Berita

Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan/RMOL

Politik

Koalisi Perubahan Dukung Usulan Ganjar soal Hak Angket

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 16:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) siap menjadi bagian dari inisiatif Hak Angket DPR atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Anies dan Muhaimin usai melakukan pertemuan dengan Tim Hukum Nasional Amin di Yusuf Building Law Firm di Jala Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

"Ketika kita mendengar akan dilakukan (Hak Angket), kami melihat itu adalah inisiatif baik," kata Anies.


Usulan ini digaungkan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang mencium indikasi kecurangan Pilpres 2024. Ganjar mengajak parpol pengusung Amin, yakni Nasdem, PKS dan PKB untuk bersama PDIP dan PPP menggulirkan Hak Angket.

"Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk angket itu, Fraksi PDIP (di DPR) terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, PKB, Nasdem, PKS akan siap untuk bersama-sama (menggunakan Hak Angket)," kata Anies.

Anies menyakini dengan adanya inisiatif Hak Angket dari PDIP proses di DPR bisa berjalan. Timnas Amin pun siap menyampaikan fakta pelanggaran Pilpres 2024.

"Di bawah kepemimpinan fraksi terbesar (F-PDIP), maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin parpol dalam Koalisi Perubahan siap menjadi bagian dari Hak Angket," tandas Anies.

Hak Angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya