Berita

Aktivis era 90 an berphoto saat acara Sarasehan aktivis menjaga demokrasi di Balai Sarwono Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, dari kiri ke kanan : Kamaludin Pane (Aktivis 98 dari Sumut) , Ketum DPP Relawan Persatuan Nasional Muhammad Ikhyar Velayati, Rendro Aktivis senior (duduk di kursi), Trio Marpaung (Aktivis 98 Jawa Timur) dan Komandan Golf TKN Haris Rusli Moti/Ist

Politik

Aktivis 98 Himbau Masyarakat Bersatu dan Songsong Pemimpin Baru Hasil Pilpres 2024

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 21:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA


Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati menghimbau masyarakat untuk kembali bersatu  menyambut pemimpin baru Indonesia hasil pilpres demokratis 2024 menuju Indonesia emas 2045

"Kemerdekaan Indonesia direbut dari negara kolonial lewat persatuan dan kesatuan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan kini saatnya kita kembali bersatu dan bergandeng tangan, sudahi perdebatan pilpres dan kita songsong pemimpin baru hasil pemilu demokratis untuk meraih Indonesia emas 2045," katanya, Senin (19/2).

Ikhyar berharap jika ada sengketa dalam proses tahapan pemilu maupun pilpres agar ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum dan perundang undangan sehingga suasana tetap kondusif

Ikhyar berharap jika ada sengketa dalam proses tahapan pemilu maupun pilpres agar ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum dan perundang undangan sehingga suasana tetap kondusif

“Pasti dalam proses pemilu di negara yang luas dan besar ini ada kesalahan tekhnis maupun subtansi , sengaja maupun tidak sengaja agar di selesaikan lewat mekanisme yang hukum yang telah disediakan dalam perangkat pemilu," ujarnya.

Ikhyar mengatakan jika  timses capres menemukan ada kesalahan perolehan hasil suara agar menyiapkan bukti bukti kongkrit untuk di ajukan ke MK, tidak perlu teriak teriak kecurangan pemilu yang membuat suasana tidak kondusif dan berpeluang di tunggangi pihak asing yang tidak ingin Indonesia maju.

“Jika berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka dapat dituntaskan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Sedangkan jika berhubungan dengan perselisihan hasil pemilu atau pilkada menyoal perolehan suara dan hal-hal yang tak dapat diselesaikan pada tingkatan lembaga tersebut, barulah peserta pemilihan mengajukan permohonan ke MK, jadi tidak usah berteriak membangun narasi kecurangan pemilu yang membuat suasana jadi tidak kondusif, pihak asing akan menunggangi kekisruhan politik di Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politiknya,” tegas Ikhyar.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya