Berita

Aktivis era 90 an berphoto saat acara Sarasehan aktivis menjaga demokrasi di Balai Sarwono Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, dari kiri ke kanan : Kamaludin Pane (Aktivis 98 dari Sumut) , Ketum DPP Relawan Persatuan Nasional Muhammad Ikhyar Velayati, Rendro Aktivis senior (duduk di kursi), Trio Marpaung (Aktivis 98 Jawa Timur) dan Komandan Golf TKN Haris Rusli Moti/Ist

Politik

Aktivis 98 Himbau Masyarakat Bersatu dan Songsong Pemimpin Baru Hasil Pilpres 2024

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 21:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA


Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati menghimbau masyarakat untuk kembali bersatu  menyambut pemimpin baru Indonesia hasil pilpres demokratis 2024 menuju Indonesia emas 2045

"Kemerdekaan Indonesia direbut dari negara kolonial lewat persatuan dan kesatuan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan kini saatnya kita kembali bersatu dan bergandeng tangan, sudahi perdebatan pilpres dan kita songsong pemimpin baru hasil pemilu demokratis untuk meraih Indonesia emas 2045," katanya, Senin (19/2).

Ikhyar berharap jika ada sengketa dalam proses tahapan pemilu maupun pilpres agar ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum dan perundang undangan sehingga suasana tetap kondusif

Ikhyar berharap jika ada sengketa dalam proses tahapan pemilu maupun pilpres agar ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum dan perundang undangan sehingga suasana tetap kondusif

“Pasti dalam proses pemilu di negara yang luas dan besar ini ada kesalahan tekhnis maupun subtansi , sengaja maupun tidak sengaja agar di selesaikan lewat mekanisme yang hukum yang telah disediakan dalam perangkat pemilu," ujarnya.

Ikhyar mengatakan jika  timses capres menemukan ada kesalahan perolehan hasil suara agar menyiapkan bukti bukti kongkrit untuk di ajukan ke MK, tidak perlu teriak teriak kecurangan pemilu yang membuat suasana tidak kondusif dan berpeluang di tunggangi pihak asing yang tidak ingin Indonesia maju.

“Jika berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka dapat dituntaskan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Sedangkan jika berhubungan dengan perselisihan hasil pemilu atau pilkada menyoal perolehan suara dan hal-hal yang tak dapat diselesaikan pada tingkatan lembaga tersebut, barulah peserta pemilihan mengajukan permohonan ke MK, jadi tidak usah berteriak membangun narasi kecurangan pemilu yang membuat suasana jadi tidak kondusif, pihak asing akan menunggangi kekisruhan politik di Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politiknya,” tegas Ikhyar.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya