Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari (dua dari kanan) bersama Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko; Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin (19/2)/RMOL

Politik

Update Data KPU RI: 71 Petugas Adhoc Meninggal, 4.567 Sakit

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 18:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Petugas adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meninggal saat bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) bertambah.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menyampaikan, kasus meninggal dari yang sebelumnya 50 orang kini bertambah menjadi 71 orang.

Angka tersebut akumulasi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).


"Berdasarkan monitoring mengenai status beban saudara kami, yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim di Kantor Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin sore (19/2).

Dari total 71 petugas adhoc yang wafat, paling banyak berasal dari KPPS dan Linmas.

"Rinciannya, PPK 1 orang, PPS 4 orang, KPPS 42 orang, kemudian Linmas ada 24 orang," ucapnya.

KPU juga mencatat petugas adhoc sakit akibat beban kerja yang cukup berat dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

"Ada sebanyak 4.567 orang (sakit), dengan perincian di PPK 136 orang, PPS 696 orang, anggota KPPS 3.371 orang, dan Linmas yang sakit 364 orang," urainya.

Di sisi lain, Hasyim memastikan seleksi petugas adhoc telah dilakukan sesuai persyaratan yang sudah diperbaiki, agar tidak terjadi kejadian nahas pada Pemilu Serentak 2019.

Di mana pada Pemilu Serentak 2019, terdapat 798 orang sakit dan 722 orang meninggal dunia akibat kelelahan. Mayoritas memiliki penyakit penyerta atau komorbid berupa jantung, hipertensi, dan diabetes.

"Berdasarkan hal itu (Pemilu 2019), sudah dilakukan evaluasi dan sudah diterapkan pada Pilkada 2020. KPU mengambil kebijakan usai maksimal 50 tahun (dari sebelumnya 55 tahun), dan kondisi sehat," tutup Hasyim.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya