Berita

Aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2)/RMOL

Politik

KPU Didemo Kelompok Dukung dan Kecewa dengan Pemilu 2024

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 18:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aksi demonstrasi dari dua kelompok berbeda terjadi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, dua kelompok yang menggelar aksi berada di bagian Jalan Imam Bonjol arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Jalan Imam Bonjol arah Jalan Diponegoro.

Kelompok yang berada di Jalan Imam Bonjol arah Bundaran HI merupakan massa aksi yang menolak hasil pemilu karena diduga terjadi kecurangan.


Mereka nampak membawa bendera kuning, yang biasa dipakai sebagai tanda ada orang yang meninggal dunia.

Salah satu orator menyampaikan sebuah tuntutan, yang isinya meminta pertanggung jawaban Ketua KPU RI Hasyim Asyari atas semua masalah yang terjadi pada Pemilu Serentak 2024.

Dalam orasinya, Hasyim disebut sebagai bagian dari rezim yang memuluskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
 
"Republik ini sudah ditunggangi, Ketua KPU Hasyim Asyari harus mundur," demikian salah seorang orator menuntut di atas mobil komando.

Sementara, kelompok yang berada di Jalan Imam Bonjol arah Jalan Diponegoro, merupakan aksi massa yang pro dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Kelompok itu memandang, pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 sudah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga hasil penghitungan suara sudah benar.

"Kami memilih untuk berkomitmen bahwa akhir-akhir ini ada penggiringan opini untuk menolak atau tidak mempercayai KPU dalam hal perhitungan suara yang sedang berlangsung," demikian salah satu orator menyampaikan di atas mobil komando.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya