Berita

Aktivis Rusia Alexei Navalny/Net

Dunia

Para Pemimpin Barat Salahkan Rezim Putin atas Kematian Navalny

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 07:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kabar kematian aktivis Rusia Alexei Navalny mendapat reaksi keras dari para pemimpin AS dan Eropa.

Banyak yang menyalahkan Kremlin atas meninggalnya lawan politik paling menonjol bagi Presiden Vladimir Putin tersebut.

Kematian Navalny dikonfirmasi otoritas penjara Rusia pada Jumat (16/2). Mereka mengatakan pria 47 tahun itu kehilangan kesadaran setelah merasa tidak enak badan saat kembali dari berjalan-jalan, dan layanan medis tidak dapat menyelamatkannya


Istri Navalny, Yulia Navalnaya, berpidato di Konferensi Keamanan Munich tak lama setelah mengetahui kematian suaminya.  

“Saya tidak tahu apakah saya harus mempercayai berita buruk ini atau tidak,” katanya, setelah mendapat tepuk tangan meriah dari penonton.

“Rezim ini dan Vladimir Putin harus memikul tanggung jawab pribadi atas semua hal mengerikan yang mereka lakukan terhadap negara saya, negara kita," katanya, seperti dikutip dari Bloomberg.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengaku bersedih dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Navalny.

"Nasib Navalny menunjukkan rezim seperti apa yang berkuasa di Rusia, di mana siapa pun yang mengutarakan pendapat atau mengkritik pemerintah harus mengkhawatirkan nyawanya," kata Scholz di Berlin bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pada kesempatan tersebut Zelensky langsung menuduh Putin sebagai aktor di balik kematian Navalny.

“Jelas Navalny dibunuh oleh Putin,” katanya.  

“Putin tidak peduli siapa yang akan mati demi mempertahankan jabatannya," lanjut Zelensky.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan blok tersebut menganggap rezim Rusia bertanggung jawab penuh atas kematian aktivis tersebut.

Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang saat ini sedang berada di Munich.

“Selama lebih dari satu dekade, pemerintah Rusia dan Putin secara pribadi menganiaya, meracuni, dan memenjarakan Alexei Navalny,” kata Blinken, menambahkan bahwa Washington masih mencari konfirmasi atas berita tersebut.

“Kematiannya di penjara Rusia dan rasa terpaku serta ketakutan terhadap satu orang hanya menggarisbawahi kelemahan dan kebusukan sistem yang dibangun Putin. Rusia bertanggung jawab atas hal ini," ujarnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Blinken telah bertemu dengan Navalnaya di konferensi tersebut.

Dengan kematian Navalny, Uni Eropa dikabarkan akan membahas apakah perlu menambahkan sanksi terhadap Rusia.

Menanggapi reaksi para pemimpin Barat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan itu sama dengan rencana menyalahkan Rusia dalam situasi apa pun.

Pada Agustus 2020, Navalny nyaris tidak selamat dari serangan racun saraf yang menurutnya dilakukan oleh dinas rahasia Putin.  

Setelah dirawat di Jerman – dan meskipun ada kepastian ia akan dipenjara – ia kembali ke Rusia pada Januari 2021 dan langsung ditahan.  Dia akhirnya dijatuhi hukuman sembilan tahun karena penipuan dan penghinaan terhadap pengadilan.

Navalny dijatuhi hukuman tambahan 19 tahun pada bulan Agustus setelah pengadilan memvonisnya karena ekstremisme dalam persidangan yang diadakan di dalam penjara dengan keamanan tinggi.

“Bagi mereka yang masih percaya pada pemilu di Rusia, pembunuhan Navalny harus menjadi sinyal terakhir,” kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis.  

“Barat tidak boleh mengakui pemilu di Rusia dan memberikan sanksi kepada orang-orang yang berkontribusi terhadap nasib Navalny," ujarnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya