Berita

Aktivis Rusia Alexei Navalny/Net

Dunia

Para Pemimpin Barat Salahkan Rezim Putin atas Kematian Navalny

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 07:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kabar kematian aktivis Rusia Alexei Navalny mendapat reaksi keras dari para pemimpin AS dan Eropa.

Banyak yang menyalahkan Kremlin atas meninggalnya lawan politik paling menonjol bagi Presiden Vladimir Putin tersebut.

Kematian Navalny dikonfirmasi otoritas penjara Rusia pada Jumat (16/2). Mereka mengatakan pria 47 tahun itu kehilangan kesadaran setelah merasa tidak enak badan saat kembali dari berjalan-jalan, dan layanan medis tidak dapat menyelamatkannya


Istri Navalny, Yulia Navalnaya, berpidato di Konferensi Keamanan Munich tak lama setelah mengetahui kematian suaminya.  

“Saya tidak tahu apakah saya harus mempercayai berita buruk ini atau tidak,” katanya, setelah mendapat tepuk tangan meriah dari penonton.

“Rezim ini dan Vladimir Putin harus memikul tanggung jawab pribadi atas semua hal mengerikan yang mereka lakukan terhadap negara saya, negara kita," katanya, seperti dikutip dari Bloomberg.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengaku bersedih dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Navalny.

"Nasib Navalny menunjukkan rezim seperti apa yang berkuasa di Rusia, di mana siapa pun yang mengutarakan pendapat atau mengkritik pemerintah harus mengkhawatirkan nyawanya," kata Scholz di Berlin bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pada kesempatan tersebut Zelensky langsung menuduh Putin sebagai aktor di balik kematian Navalny.

“Jelas Navalny dibunuh oleh Putin,” katanya.  

“Putin tidak peduli siapa yang akan mati demi mempertahankan jabatannya," lanjut Zelensky.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan blok tersebut menganggap rezim Rusia bertanggung jawab penuh atas kematian aktivis tersebut.

Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang saat ini sedang berada di Munich.

“Selama lebih dari satu dekade, pemerintah Rusia dan Putin secara pribadi menganiaya, meracuni, dan memenjarakan Alexei Navalny,” kata Blinken, menambahkan bahwa Washington masih mencari konfirmasi atas berita tersebut.

“Kematiannya di penjara Rusia dan rasa terpaku serta ketakutan terhadap satu orang hanya menggarisbawahi kelemahan dan kebusukan sistem yang dibangun Putin. Rusia bertanggung jawab atas hal ini," ujarnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Blinken telah bertemu dengan Navalnaya di konferensi tersebut.

Dengan kematian Navalny, Uni Eropa dikabarkan akan membahas apakah perlu menambahkan sanksi terhadap Rusia.

Menanggapi reaksi para pemimpin Barat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan itu sama dengan rencana menyalahkan Rusia dalam situasi apa pun.

Pada Agustus 2020, Navalny nyaris tidak selamat dari serangan racun saraf yang menurutnya dilakukan oleh dinas rahasia Putin.  

Setelah dirawat di Jerman – dan meskipun ada kepastian ia akan dipenjara – ia kembali ke Rusia pada Januari 2021 dan langsung ditahan.  Dia akhirnya dijatuhi hukuman sembilan tahun karena penipuan dan penghinaan terhadap pengadilan.

Navalny dijatuhi hukuman tambahan 19 tahun pada bulan Agustus setelah pengadilan memvonisnya karena ekstremisme dalam persidangan yang diadakan di dalam penjara dengan keamanan tinggi.

“Bagi mereka yang masih percaya pada pemilu di Rusia, pembunuhan Navalny harus menjadi sinyal terakhir,” kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis.  

“Barat tidak boleh mengakui pemilu di Rusia dan memberikan sanksi kepada orang-orang yang berkontribusi terhadap nasib Navalny," ujarnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya