Berita

Aktivis Rusia Alexei Navalny/Net

Dunia

Para Pemimpin Barat Salahkan Rezim Putin atas Kematian Navalny

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 07:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kabar kematian aktivis Rusia Alexei Navalny mendapat reaksi keras dari para pemimpin AS dan Eropa.

Banyak yang menyalahkan Kremlin atas meninggalnya lawan politik paling menonjol bagi Presiden Vladimir Putin tersebut.

Kematian Navalny dikonfirmasi otoritas penjara Rusia pada Jumat (16/2). Mereka mengatakan pria 47 tahun itu kehilangan kesadaran setelah merasa tidak enak badan saat kembali dari berjalan-jalan, dan layanan medis tidak dapat menyelamatkannya


Istri Navalny, Yulia Navalnaya, berpidato di Konferensi Keamanan Munich tak lama setelah mengetahui kematian suaminya.  

“Saya tidak tahu apakah saya harus mempercayai berita buruk ini atau tidak,” katanya, setelah mendapat tepuk tangan meriah dari penonton.

“Rezim ini dan Vladimir Putin harus memikul tanggung jawab pribadi atas semua hal mengerikan yang mereka lakukan terhadap negara saya, negara kita," katanya, seperti dikutip dari Bloomberg.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengaku bersedih dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Navalny.

"Nasib Navalny menunjukkan rezim seperti apa yang berkuasa di Rusia, di mana siapa pun yang mengutarakan pendapat atau mengkritik pemerintah harus mengkhawatirkan nyawanya," kata Scholz di Berlin bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pada kesempatan tersebut Zelensky langsung menuduh Putin sebagai aktor di balik kematian Navalny.

“Jelas Navalny dibunuh oleh Putin,” katanya.  

“Putin tidak peduli siapa yang akan mati demi mempertahankan jabatannya," lanjut Zelensky.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan blok tersebut menganggap rezim Rusia bertanggung jawab penuh atas kematian aktivis tersebut.

Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang saat ini sedang berada di Munich.

“Selama lebih dari satu dekade, pemerintah Rusia dan Putin secara pribadi menganiaya, meracuni, dan memenjarakan Alexei Navalny,” kata Blinken, menambahkan bahwa Washington masih mencari konfirmasi atas berita tersebut.

“Kematiannya di penjara Rusia dan rasa terpaku serta ketakutan terhadap satu orang hanya menggarisbawahi kelemahan dan kebusukan sistem yang dibangun Putin. Rusia bertanggung jawab atas hal ini," ujarnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Blinken telah bertemu dengan Navalnaya di konferensi tersebut.

Dengan kematian Navalny, Uni Eropa dikabarkan akan membahas apakah perlu menambahkan sanksi terhadap Rusia.

Menanggapi reaksi para pemimpin Barat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan itu sama dengan rencana menyalahkan Rusia dalam situasi apa pun.

Pada Agustus 2020, Navalny nyaris tidak selamat dari serangan racun saraf yang menurutnya dilakukan oleh dinas rahasia Putin.  

Setelah dirawat di Jerman – dan meskipun ada kepastian ia akan dipenjara – ia kembali ke Rusia pada Januari 2021 dan langsung ditahan.  Dia akhirnya dijatuhi hukuman sembilan tahun karena penipuan dan penghinaan terhadap pengadilan.

Navalny dijatuhi hukuman tambahan 19 tahun pada bulan Agustus setelah pengadilan memvonisnya karena ekstremisme dalam persidangan yang diadakan di dalam penjara dengan keamanan tinggi.

“Bagi mereka yang masih percaya pada pemilu di Rusia, pembunuhan Navalny harus menjadi sinyal terakhir,” kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis.  

“Barat tidak boleh mengakui pemilu di Rusia dan memberikan sanksi kepada orang-orang yang berkontribusi terhadap nasib Navalny," ujarnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya