Berita

Ilustrasi KPPS/Net

Politik

Perlindungan dan Keamanan KPPS Perlu Ditingkatkan

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 20:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Skrining kesehatan terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Mengingat ada puluhan petugas KPPS yang meninggal pada pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka yang meninggal diketahui memiliki catatan penyakit tertentu.

Menurut praktisi kesehatan, dr Ngabila Salama, harus dicari tahu penyebab pasti kematian para KPPS. Hal ini penting guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

"Hasil investigasi dapat menjadi rekomendasi teknis kebijakan ke depan, seperti rekomendasi usia yang dianjurkan untuk bertugas dan jenis komorbid yang diperbolehkan," kata Ngabila kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/2).


Ngabila menambahkan, wafatnya petugas KPPS harus menjadi panggilan bagi semua pihak untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan, khususnya para petugas KPPS, dalam setiap tahapan pemilihan.

"Petugas KPPS harus melewati skrining kesehatan yang ketat," pungkasnya.

Sejauh ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024. Kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya