Berita

Para dokter saat melakukan unjuk rasa menentang kebijakan medis pemerintah di dekat kantor kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 15 Februari 2024/AP

Dunia

Ratusan Dokter di Korsel Unjuk Rasa Tolak Penambahan Mahasiswa Kedokteran

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 18:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ratusan dokter Korea Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Seoul dan kota-kota lain pada Kamis (15/2).

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang pemerintah yang berencana meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang pada 2025 mendatang.

Menurut kelompok dokter tersebut, peningkatan itu terlalu besar. Sebaliknya, para dokter itu meminta pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menaikkan biaya pengobatan yang menurut mereka terlalu rendah.


“Pemerintah harus membangun jaring pengaman hukum dan menaikkan biaya pengobatan terlebih dahulu sehingga para dokter di sektor-sektor tersebut tidak merasa tertekan untuk dituntut atas kecelakaan atau terbebani oleh hal-hal yang tidak diinginkan, dan beban kerja yang berat,” kata mantan presiden Asosiasi Medis Korea, Joo Sooho.

Mengutip Asashi, Jumat (16/2) pihak berwenang menyatakan Korea Selatan membutuhkan lebih banyak dokter di negaranya, termasuk kebidanan anak, dan di daerah pedesaan di luar wilayah ibu kota.

"Jumlah dokter di negara ini termasuk yang terendah dibandingkan dengan jumlah penduduk di negara-negara maju, meskipun permintaan akan layanan medis semakin meningkat karena masyarakat yang menua dengan cepat," kata pejabat pemerintah.

Adapun dalam aksi tersebut para dokter mengancam akan melakukan mogok kerja jika pemerintah tetap menjalankan rencana tersebut.

“Kami menentang peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran tanpa persetujuan dari sektor medis," tulis kelompok dokter tersebut dalam spanduknya.

Saat ini pemerintah Korsel berencana untuk bertemu dengan kelompok dokter untuk mengatasi kekhawatiran mereka. Meski belum diketahui kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya