Berita

Para dokter saat melakukan unjuk rasa menentang kebijakan medis pemerintah di dekat kantor kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 15 Februari 2024/AP

Dunia

Ratusan Dokter di Korsel Unjuk Rasa Tolak Penambahan Mahasiswa Kedokteran

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 18:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ratusan dokter Korea Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Seoul dan kota-kota lain pada Kamis (15/2).

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang pemerintah yang berencana meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang pada 2025 mendatang.

Menurut kelompok dokter tersebut, peningkatan itu terlalu besar. Sebaliknya, para dokter itu meminta pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menaikkan biaya pengobatan yang menurut mereka terlalu rendah.


“Pemerintah harus membangun jaring pengaman hukum dan menaikkan biaya pengobatan terlebih dahulu sehingga para dokter di sektor-sektor tersebut tidak merasa tertekan untuk dituntut atas kecelakaan atau terbebani oleh hal-hal yang tidak diinginkan, dan beban kerja yang berat,” kata mantan presiden Asosiasi Medis Korea, Joo Sooho.

Mengutip Asashi, Jumat (16/2) pihak berwenang menyatakan Korea Selatan membutuhkan lebih banyak dokter di negaranya, termasuk kebidanan anak, dan di daerah pedesaan di luar wilayah ibu kota.

"Jumlah dokter di negara ini termasuk yang terendah dibandingkan dengan jumlah penduduk di negara-negara maju, meskipun permintaan akan layanan medis semakin meningkat karena masyarakat yang menua dengan cepat," kata pejabat pemerintah.

Adapun dalam aksi tersebut para dokter mengancam akan melakukan mogok kerja jika pemerintah tetap menjalankan rencana tersebut.

“Kami menentang peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran tanpa persetujuan dari sektor medis," tulis kelompok dokter tersebut dalam spanduknya.

Saat ini pemerintah Korsel berencana untuk bertemu dengan kelompok dokter untuk mengatasi kekhawatiran mereka. Meski belum diketahui kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya