Berita

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, saat ditemui awak media di Lobi Utama Polda Papua, Kota Jayapura, Jumat, (16/2)/Ist

Politik

514 TPS di Papua Belum Coblosan

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 17:28 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Hingga H+2, 514 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tanah Papua belum menggelar pencoblosan.

“Hingga hari H malam masih ada 1.297 TPS belum coblosan, kemarin sudah 783 TPS melaksanakan PSS, sehingga per hari ini tersisa 514 TPS belum coblosan,” kata Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, kepada awak media, di Lobi Utama Polda Papua, Jayapura, Jumat, (16/2).

Dari angka itu, kini sudah 95,5 persen TPS di sudah melakukan pencoblosan.


“Di wilayah hukum Polda Papua ada 15.213 TPS tersebar di 29 kabupaten/kota, dan hingga hari ini sudah 14.701 TPS yang sudah mencoblos. Yang belum mencoblos 514 atau 4,5 Persen,” kata Mathius.

Penyebab utama ada karena beberapa faktor, mulai dari tidak adanya transportasi, cuaca buruk, hingga faktor politik sistem noken.

“Papua Pegunungan dan Papua Tengah karena faktor politik sistem noken. Masih tarik ulur, suara masyarakat mau diberikan kepada siapa, sedangkan yang di Paniai itu karena logistik dibakar, dan yang di Mamberamo Raya masalah transportasi,” urainya.

Data Polda Papua, untuk Provinsi Papua hingga kini masih ada 31 TPS belum mencoblos, yakni Kabupaten Mamberamo Raya 19 TPS, dan di Kabupaten Waropen 12 TPS.

“Untuk Provinsi Papua Tengah, 392 TPS belum mencoblos, yakni Kabupaten Paniai 92 TPS, Intan Jaya 295 TPS dan Kabupaten Nabire 5 TPS,” tambahnya.

Sedang Provinsi Papua Pegunungan, 91 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara.

“Alhamdulillah untuk Papua Selatan semua TPS sudah coblosan, memang sempat ada masalah di Boven Digoel, namun sudah diselesaikan dan semua TPS saat ini sudah melakukan proses perhitungan. Saya berharap hari ini semua TPS bisa melaksanakan coblosan, dan perhitungan bisa segera dilakukan," kata Irjen Mathius.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya