Berita

Tangkapan layar real count KPU untuk pemilihan legislatif di Dapil Jabar I/Repro

Politik

Ada Kesalahan Data Hitung Suara di Dapil Jabar I, KPU Diminta Klarifikasi

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 16:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Terkuaknya kesalahan data hitung suara caleg yang tersaji di laman resmi kpu.go.id, khususnya data Dapil Jabar I, menjadi sorotan publik. Di mana ada ketidaksinkronan total suara caleg dengan total suara partai.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kesalahan data tersebut harus segera diklarifikasi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jika ada kesalahan data dan hitung, maka yang bertanggungjawab adalah KPU. Jadi KPU harus mengklarifikasi kenapa bisa terjadi kesalahan data," kata Ujang Komarudin, Jumat (16/2).


Lanjut Ujang, penjelasan KPU itu diperlukan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi kesalahan data yang disajikan, tambahnya, bisa menimbulkan masalah dan bahaya kalau terus dibiarkan.

"Oleh karena itu KPU harus segera mengklarifikasi hal itu, dan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi," sebut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Senada, pengamat pemilu dari Perludem, Fadli Muhammad, menganggap banyaknya kesalahan data jadi bukti ketidakseriusan KPU dalam membuat sistem hitung berbasis digital.

"Ini membuktikan bahwa KPU tidak serius dalam membuat sistem penghitungan, apalagi sejak awal tidak disimulasikan secara masif," jelasnya.

Dituturkan Fadli, walau penghitungan berbasis digital bukan merupakan data acuan dalam pemilu, namun seharusnya bisa menjadi alat kontrol terhadap penghitungan manual berjenjang nanti.

"Dengan banyaknya kesalahan dalam sistem penghitungan digital, membuat fungsi kontrol dari penghitungan manual KPU menjadi sia-sia," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya