Berita

Tangkapan layar real count KPU untuk pemilihan legislatif di Dapil Jabar I/Repro

Politik

Ada Kesalahan Data Hitung Suara di Dapil Jabar I, KPU Diminta Klarifikasi

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 16:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Terkuaknya kesalahan data hitung suara caleg yang tersaji di laman resmi kpu.go.id, khususnya data Dapil Jabar I, menjadi sorotan publik. Di mana ada ketidaksinkronan total suara caleg dengan total suara partai.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kesalahan data tersebut harus segera diklarifikasi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jika ada kesalahan data dan hitung, maka yang bertanggungjawab adalah KPU. Jadi KPU harus mengklarifikasi kenapa bisa terjadi kesalahan data," kata Ujang Komarudin, Jumat (16/2).


Lanjut Ujang, penjelasan KPU itu diperlukan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi kesalahan data yang disajikan, tambahnya, bisa menimbulkan masalah dan bahaya kalau terus dibiarkan.

"Oleh karena itu KPU harus segera mengklarifikasi hal itu, dan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi," sebut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Senada, pengamat pemilu dari Perludem, Fadli Muhammad, menganggap banyaknya kesalahan data jadi bukti ketidakseriusan KPU dalam membuat sistem hitung berbasis digital.

"Ini membuktikan bahwa KPU tidak serius dalam membuat sistem penghitungan, apalagi sejak awal tidak disimulasikan secara masif," jelasnya.

Dituturkan Fadli, walau penghitungan berbasis digital bukan merupakan data acuan dalam pemilu, namun seharusnya bisa menjadi alat kontrol terhadap penghitungan manual berjenjang nanti.

"Dengan banyaknya kesalahan dalam sistem penghitungan digital, membuat fungsi kontrol dari penghitungan manual KPU menjadi sia-sia," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya