Berita

Tiga kontestan Pilpres 2024/RMOL

Publika

Curang Pilpres 2024

OLEH: ADIAN RADIATUS
JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 03:41 WIB

JAUH sebelum hari H suara oposisi meneriakkan adanya rekayasa kecurangan di Pilpres 2024. Tetapi seluruh ketua partai dan peserta Pilpres serta Pemilu 2024 dengan penuh percaya diri dan riang gembira ikut pencoblosan tanpa kecuali.

Lalu kemudian empat lima jam, hingga subuh dan berlanjut di hari esoknya dan mungkin esok selanjutnya, muncul suara curang atas hasil hitung cepat atau quick count. Hal ini tentunya amat sangat memprihatinkan.

Seharusnya kedua kubu yang merasa dicurangi dapat membawa suasana yang mereka janjikan sendiri, yaitu sejuk dan damai dengan melakukan konsolidasi internal masing-masing, untuk memastikan tingkat kecurangan dimaksud bilamana benar ada.


Pembiaran suara kecurangan kelompok masyarakat yang berbasis antipati atau oposisi pada pemerintah, juga terhadap paslon 02 adalah preseden buruk bagi performa kredibilitas mereka sendiri. Bukan peserta kontestasi langsung yang semestinya bisa bersikap elegan selaku pihak yang kalah dalam hitung cepat itu.

Mungkin saja terjadi perbuatan yang tidak benar atau melanggar aturan oleh pelaku pelaksana pemungutan suara dan berkategori oknum. Hal ini tentu saja harus ditangani kasus per kasus oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Bawaslu. Pengawasa pemilu itu tentu memiliki protap atau cara penanganannya.

Sehingga dapat kita lihat bahwa semua pihak termasuk masyarakat demikian antusiasnya dengan bersedia menerobos genangan banjir pada titik tertentu, menunjukan kepercayaan yang tinggi bahwa kontestasi ini akan berjalan dengan baik dan membawa harapan baru untuk lima tahun kedepannya.

Maka jelas terasa bahwa Pemilu 2024 ini adalah ajang pesta demokrasi yang paling lancar, profesional dan jauh lebih terukur di setiap daerah pemilihan. Sehingga tentu saja meskipun perhelatan babak perhitungan real count masih berlangsung hingga jadwalnya tiba, apresiasi patut diberikan kepada KPU baik pusat maupun daerah.

Penulis adalah pemerhati sosial politik



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya