Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Ist

Politik

Bamsoet Minta Pemerintah Santuni KPPS Meninggal Dunia

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 01:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

. Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah atau pihak penyelenggara Pemilu 2024 untuk memberikan kompensasi atau santunan yang layak kepada keluarga korban, sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Bamsoet juga mendorong pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari Pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan yang berisikan tim medis siaga pemilu.


"Sehingga apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas, dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin," kata Bamsoet dikutip Jumat (16/2).

Selain itu, pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU didorong agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Termasuk juga bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," kata politikus Golkar ini.

Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan menyegerakan pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS juga petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Sebab para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut," demikian Bamsoet.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya