Berita

Suasana pencobolosan di Papua/Ist

Politik

500 Lebih TPS di Papua Gelar Pencoblosan Susulan, Tembak-menembak Terjadi

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 15:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemungutan suara susulan yang kemungkinan akan digelar di lebih dari 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Papua, diungkap sebabnya oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia(Bawaslu RI).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, terdapat informasi terbaru yang disampaikan jajarannya di Papua, yang menyebabkan sekitar 548 TPS di dua wilayah provinsi di sana harus melakukan pemungutan suara susulan.

"(Pemungutan suara di) Paniai dan Puncak Jaya ini ada masalah keamanan. Kalau kami menerima laporan sudah tembak-menembak," ujar Bagja dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).


Berdasarkan data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), terdapat 92 TPS di Paniai yang akan menggelar pemungutan suara susulan. Sementara, di Puncak Jaya sebanyak 456 TPS.

Jumlah tersebut paling banyak ketimbang daerah lainnya yang harus menggelar pemungutan suara susulan, misalnya di Demak yang diakibatkan banjir sebanyak 108 TPS, Batam 8 TPS akibat surat suara tertukar, dan Jayawijaya di 4 TPS karena faktor keamanan.

Bagja menegaskan, daerah Puncak Jaya, Papua Pegunungan, merupakan wilayah di tanah Cendrawasih yang paling rawan dari segi keamanan saat gelaran pemilu.

"Kalau Puncak lebih rawan lagi dari Paniai. Makanya ada 400 sekian tadi kalau tidak salah itu. Dan kejadiannya sudah ada korban luka," urainya.

Maka dari itu, Anggota Bawaslu RI dua periode itu berharap, tidak ada korban jiwa untuk pemilu susulan di Puncak Jaya.

"Jadi kami juga perlu menjamin keselamatan teman-teman penyelenggara. Bukan hanya pengawas, tapi juga KPPS untuk diselamatkan oleh pihak keamanan," tuturnya.

"Pada saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk kendali terhadap Paniai dan Puncak Jaya," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya