Berita

Suasana pencobolosan di Papua/Ist

Politik

500 Lebih TPS di Papua Gelar Pencoblosan Susulan, Tembak-menembak Terjadi

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 15:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemungutan suara susulan yang kemungkinan akan digelar di lebih dari 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Papua, diungkap sebabnya oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia(Bawaslu RI).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, terdapat informasi terbaru yang disampaikan jajarannya di Papua, yang menyebabkan sekitar 548 TPS di dua wilayah provinsi di sana harus melakukan pemungutan suara susulan.

"(Pemungutan suara di) Paniai dan Puncak Jaya ini ada masalah keamanan. Kalau kami menerima laporan sudah tembak-menembak," ujar Bagja dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).


Berdasarkan data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), terdapat 92 TPS di Paniai yang akan menggelar pemungutan suara susulan. Sementara, di Puncak Jaya sebanyak 456 TPS.

Jumlah tersebut paling banyak ketimbang daerah lainnya yang harus menggelar pemungutan suara susulan, misalnya di Demak yang diakibatkan banjir sebanyak 108 TPS, Batam 8 TPS akibat surat suara tertukar, dan Jayawijaya di 4 TPS karena faktor keamanan.

Bagja menegaskan, daerah Puncak Jaya, Papua Pegunungan, merupakan wilayah di tanah Cendrawasih yang paling rawan dari segi keamanan saat gelaran pemilu.

"Kalau Puncak lebih rawan lagi dari Paniai. Makanya ada 400 sekian tadi kalau tidak salah itu. Dan kejadiannya sudah ada korban luka," urainya.

Maka dari itu, Anggota Bawaslu RI dua periode itu berharap, tidak ada korban jiwa untuk pemilu susulan di Puncak Jaya.

"Jadi kami juga perlu menjamin keselamatan teman-teman penyelenggara. Bukan hanya pengawas, tapi juga KPPS untuk diselamatkan oleh pihak keamanan," tuturnya.

"Pada saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk kendali terhadap Paniai dan Puncak Jaya," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya