Berita

Suasana pencobolosan di Papua/Ist

Politik

500 Lebih TPS di Papua Gelar Pencoblosan Susulan, Tembak-menembak Terjadi

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 15:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemungutan suara susulan yang kemungkinan akan digelar di lebih dari 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Papua, diungkap sebabnya oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia(Bawaslu RI).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, terdapat informasi terbaru yang disampaikan jajarannya di Papua, yang menyebabkan sekitar 548 TPS di dua wilayah provinsi di sana harus melakukan pemungutan suara susulan.

"(Pemungutan suara di) Paniai dan Puncak Jaya ini ada masalah keamanan. Kalau kami menerima laporan sudah tembak-menembak," ujar Bagja dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).


Berdasarkan data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), terdapat 92 TPS di Paniai yang akan menggelar pemungutan suara susulan. Sementara, di Puncak Jaya sebanyak 456 TPS.

Jumlah tersebut paling banyak ketimbang daerah lainnya yang harus menggelar pemungutan suara susulan, misalnya di Demak yang diakibatkan banjir sebanyak 108 TPS, Batam 8 TPS akibat surat suara tertukar, dan Jayawijaya di 4 TPS karena faktor keamanan.

Bagja menegaskan, daerah Puncak Jaya, Papua Pegunungan, merupakan wilayah di tanah Cendrawasih yang paling rawan dari segi keamanan saat gelaran pemilu.

"Kalau Puncak lebih rawan lagi dari Paniai. Makanya ada 400 sekian tadi kalau tidak salah itu. Dan kejadiannya sudah ada korban luka," urainya.

Maka dari itu, Anggota Bawaslu RI dua periode itu berharap, tidak ada korban jiwa untuk pemilu susulan di Puncak Jaya.

"Jadi kami juga perlu menjamin keselamatan teman-teman penyelenggara. Bukan hanya pengawas, tapi juga KPPS untuk diselamatkan oleh pihak keamanan," tuturnya.

"Pada saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk kendali terhadap Paniai dan Puncak Jaya," demikian Bagja menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya