Berita

Suasana pencobolosan di Papua/Ist

Politik

500 Lebih TPS di Papua Gelar Pencoblosan Susulan, Tembak-menembak Terjadi

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 15:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemungutan suara susulan yang kemungkinan akan digelar di lebih dari 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Papua, diungkap sebabnya oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia(Bawaslu RI).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, terdapat informasi terbaru yang disampaikan jajarannya di Papua, yang menyebabkan sekitar 548 TPS di dua wilayah provinsi di sana harus melakukan pemungutan suara susulan.

"(Pemungutan suara di) Paniai dan Puncak Jaya ini ada masalah keamanan. Kalau kami menerima laporan sudah tembak-menembak," ujar Bagja dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).


Berdasarkan data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), terdapat 92 TPS di Paniai yang akan menggelar pemungutan suara susulan. Sementara, di Puncak Jaya sebanyak 456 TPS.

Jumlah tersebut paling banyak ketimbang daerah lainnya yang harus menggelar pemungutan suara susulan, misalnya di Demak yang diakibatkan banjir sebanyak 108 TPS, Batam 8 TPS akibat surat suara tertukar, dan Jayawijaya di 4 TPS karena faktor keamanan.

Bagja menegaskan, daerah Puncak Jaya, Papua Pegunungan, merupakan wilayah di tanah Cendrawasih yang paling rawan dari segi keamanan saat gelaran pemilu.

"Kalau Puncak lebih rawan lagi dari Paniai. Makanya ada 400 sekian tadi kalau tidak salah itu. Dan kejadiannya sudah ada korban luka," urainya.

Maka dari itu, Anggota Bawaslu RI dua periode itu berharap, tidak ada korban jiwa untuk pemilu susulan di Puncak Jaya.

"Jadi kami juga perlu menjamin keselamatan teman-teman penyelenggara. Bukan hanya pengawas, tapi juga KPPS untuk diselamatkan oleh pihak keamanan," tuturnya.

"Pada saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk kendali terhadap Paniai dan Puncak Jaya," demikian Bagja menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya