Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, saat sesi doorstop usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, di Halaman Parkir Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, 14 Februari 2024/RMOL

Bisnis

Respon Beras Langka, Jokowi: Jangan Khawatir, Stok Bulog Cukup

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 09:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menepis kekhawatiran masyarakat terkait langkanya beras di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern pada beberapa hari ini.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa saat ini stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) masih mencukupi, dan kelangkaan sempat terjadi karena adanya gangguan dalam proses distribusi.

"Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusi terganggu karena banjir, misalnya," kata Jokowi usai mencoblos di TPS yang berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).


Ia pun lebih lanjut meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu khawatir. Sebab, beras premium dan medium tersedia banyak di Bulog dan siap untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," tambah Jokowi.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog akan masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Upaya tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi telah memerintahkan agar stok beras di PIBC dan Food Station BUMD DKI Jakarta segera didistribusikan ke pasar baik tradisional maupun modern.

Berdasarkan laporan kepala Bapanas, stok beras Bulog mencapai 1,3 juta ton per Selasa (13/2), meski demikian Arief mengimbau kepada masyarakat untuk membeli beras sesuai kebutuhan, dengan rekomendasi antara 5 kg sampai 10 kg per hari.

Untuk mengatasi kelangkaan, Bulog juga telah memberikan fleksibilitas bagi pedagang eceran untuk membeli beras SPHP Bulog lebih dari 2 ton per transaksi, namun, kebijakan ini hanya berlaku sampai Maret 2024.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya