Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, saat sesi doorstop usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, di Halaman Parkir Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, 14 Februari 2024/RMOL

Bisnis

Respon Beras Langka, Jokowi: Jangan Khawatir, Stok Bulog Cukup

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 09:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menepis kekhawatiran masyarakat terkait langkanya beras di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern pada beberapa hari ini.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa saat ini stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) masih mencukupi, dan kelangkaan sempat terjadi karena adanya gangguan dalam proses distribusi.

"Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusi terganggu karena banjir, misalnya," kata Jokowi usai mencoblos di TPS yang berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).


Ia pun lebih lanjut meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu khawatir. Sebab, beras premium dan medium tersedia banyak di Bulog dan siap untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," tambah Jokowi.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog akan masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Upaya tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi telah memerintahkan agar stok beras di PIBC dan Food Station BUMD DKI Jakarta segera didistribusikan ke pasar baik tradisional maupun modern.

Berdasarkan laporan kepala Bapanas, stok beras Bulog mencapai 1,3 juta ton per Selasa (13/2), meski demikian Arief mengimbau kepada masyarakat untuk membeli beras sesuai kebutuhan, dengan rekomendasi antara 5 kg sampai 10 kg per hari.

Untuk mengatasi kelangkaan, Bulog juga telah memberikan fleksibilitas bagi pedagang eceran untuk membeli beras SPHP Bulog lebih dari 2 ton per transaksi, namun, kebijakan ini hanya berlaku sampai Maret 2024.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Sabtu, 05 September 2026 | 10:18

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Sabtu, 05 September 2026 | 09:19

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Sabtu, 05 September 2026 | 08:50

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

Sabtu, 05 September 2026 | 08:14

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

Sabtu, 05 September 2026 | 07:41

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

Sabtu, 05 September 2026 | 06:46

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Sabtu, 05 September 2026 | 06:34

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

Sabtu, 05 September 2026 | 06:17

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Sabtu, 05 September 2026 | 06:02

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 05:52

Selengkapnya