Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, saat sesi doorstop usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, di Halaman Parkir Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, 14 Februari 2024/RMOL

Bisnis

Respon Beras Langka, Jokowi: Jangan Khawatir, Stok Bulog Cukup

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 09:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menepis kekhawatiran masyarakat terkait langkanya beras di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern pada beberapa hari ini.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa saat ini stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) masih mencukupi, dan kelangkaan sempat terjadi karena adanya gangguan dalam proses distribusi.

"Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusi terganggu karena banjir, misalnya," kata Jokowi usai mencoblos di TPS yang berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).


Ia pun lebih lanjut meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu khawatir. Sebab, beras premium dan medium tersedia banyak di Bulog dan siap untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," tambah Jokowi.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog akan masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Upaya tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi telah memerintahkan agar stok beras di PIBC dan Food Station BUMD DKI Jakarta segera didistribusikan ke pasar baik tradisional maupun modern.

Berdasarkan laporan kepala Bapanas, stok beras Bulog mencapai 1,3 juta ton per Selasa (13/2), meski demikian Arief mengimbau kepada masyarakat untuk membeli beras sesuai kebutuhan, dengan rekomendasi antara 5 kg sampai 10 kg per hari.

Untuk mengatasi kelangkaan, Bulog juga telah memberikan fleksibilitas bagi pedagang eceran untuk membeli beras SPHP Bulog lebih dari 2 ton per transaksi, namun, kebijakan ini hanya berlaku sampai Maret 2024.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Tak Perlu Takut dengan Ide Kewarganegaraan Ganda Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:26

Cara Mengubah Desil DTSEN Secara Online dan Offline, Lengkap dengan Langkahnya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:15

Tak Cuma Revisi, DPR Sepakat Regulasi Baru Migas

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:14

GBNI Dukung Program Kerakyatan Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:37

B50 Perkuat Kemandirian Energi, Hemat Devisa, dan Dorong Transformasi Ekonomi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:34

Presiden Perintahkan Penanganan Darurat, Wamensos Terjun ke Lokasi Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:28

21 Kantong Parkir Disiapkan Saat Perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:31

MBG Harus Kembali ke Tujuan Awal Bukan Jadi Ladang Bisnis

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:21

Ruas Jalan di Jakarta Direkayasa Saat Perayaan HUT ke-81 RI

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:12

Besok! Ongkos Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta Cuma Rp8

Minggu, 16 Agustus 2026 | 07:30

Selengkapnya