Caleg DPRD Kota Cimahi dari Partai Demokrat, Edi Kanedi/RMOLJabar
Kinerja KPU Kota Cimahi disorot, karena banyak warga kesulitan saat pencoblosan. Terlebih ada lima surat suara, yakni Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.
Penunjukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terkesan asal, juga disesalkan calon legislatif (Caleg) DPRD Partai Demokrat Dapil 3, Edi Kanedi.
Menurutnyam kinerja KPPS terkesan lelet dalam mengarahkan para pemilih, sehingga banyak memakan waktu, hingga sejumlah warga tidak bisa menyalurkan hak pilih karena terbentur waktu yang telah ditetapkan penyelenggara.
"Idealnya mereka (anggota KPPS) memiliki kapabilitas serta perhatian terhadap para pemilih di TPS," kata Edi, seperti dikutip dari
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (15/2).
Pada proses rekrut anggota KPPS, kata dia, tak banyak warga yang tahu. Bahkan pembekalan wawasan keilmuan terkait kepemiluan dan rapat kerja teknis pun tak pernah terdengar. KPU Kota Cimahi tertutup dan bisa dikatakan jarang publikasi.
"Itu yang harus diperbaiki, agar KPU mendatang di Kota Cimahi tidak seperti KPU yang sekarang," harapnya.
Berdasar pantauan dan informasi yang dihimpun di TPS 113, 114, 115, 116, dan 117, Kelurahan Melong dan Cibeureum, masyarakat melaporkan ke pihak koordinator lapangan (korlap), bahwa petugas KPPS cenderung jaga saja, tidak melayani pemilih.
Akibat tidak profesional, banyak pemilih di wilayah Melong dan Cibeureum tidak dapat menyalurkan haknya.
"Katanya jangan Golput, tapi jajaran KPU tidak cekatan, sehingga banyak warga kehilangan hak pilih," singgungnya.
