Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Quick Count Prediksi, Bukan Hasil Akhir

RABU, 14 FEBRUARI 2024 | 19:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diminta untuk tidak ribut soal hasil quick count. Mengingat, pada akhirnya keputusan pemenang Pilpres 2024 tetap berdasarkan pada perhitungan metode real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Begitu yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, setelah muncul hasil quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei usai pencoblosan.

"Masyarakat perlu tahu dan tidak perlu ribut soal quick count, sebab pada akhirnya keputusan pemenang pemilu tetap berdasarkan pada perhitungan metode real count yang dilakukan KPU. Itulah hasil akhir pemilu yang memiliki legitimasi kuat, bukan quick count," kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (14/2)


Ubedilah mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 24/PUU-XVII/2019, hitung cepat atau quick count pemilu boleh dilakukan dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Sehingga pada pukul 15.00 WIB lembaga survei sudah boleh mengumumkan quick count-nya.

"Biasanya ketika hitung cepat itu mulai ditayangkan, sangat cepat juga publik memperbincangkan hasil quick count, dan tidak sedikit yang mempercayainya sebagai angka absolut. Padahal itu bersifat relatif karena menggunakan sampel hasil perhitungan di TPS," terang Ubedilah.

Sebab, menurut Ubedilah, tidak mungkin lembaga survei punya surveyor hingga di 800 ribu lebih TPS.

Karena menggunakan sampel TPS, lanjut Ubedilah, maka hasil quick count bersifat prediksi. Meskipun, lembaga survei seringkali berani menyimpulkan siapa kandidat yang lebih unggul ketika suara masuk dari sampel yang diambil sudah di atas 70 persen.

"Perlu diingat itu 70 persen dari sampel TPS yang diambil. Biasanya lembaga survei minimal ambil sekitar 10 persen dari jumlah TPS seluruh Indonesia yang diambil secara acak. Jadi dari 800 ribu TPS lebih mungkin hanya ambil 800 TPS secara random atau acak. Jadi tetapi hasilnya prediksi dan relatif," paparnya.

"Saya kira masyarakat perlu paham ini," pungkas Ubedilah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya