Berita

Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin/RMOL

Politik

Cegah Ketegangan, KPU Kirim Tim ke Paniai Usut Pengrusakan Surat dan Kotak Suara

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyebab aksi pengrusakan kotak dan surat suara Pemilu Serentak 2024 di sejumlah distrik di Paniai, Papua Tengah, sedang didalami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, membenarkan adanya kejadian pengrusakan kotak dan surat suara di beberapa distrik di Paniai.

"Kejadian ini ada sehingga harus kita pikirkan solusinya. Jangan sampai kemudian menjadi ketegangan di masyarakat sendiri," ujar sosok yang kerap disapa Afif itu, saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).


Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI itu menegaskan, wilayah Papua merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang harus diperhatikan penyelenggara pemilu.

Dia menuturkan, pengusutan dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar mengenai sebab dari aksi pengrusakan kotak dan surat suara, yang diketahui terjadi di 5 distrik di Paniai.

"Jadi KPU dan Bawaslu sedang ke sana juga untuk mengkonfirmasi beberapa informasi," sambungnya

Kendati begitu, Afif menilai ada miskomunikasi antarsesama penyelenggara pemilu di sana. Khususnya terkait kelengkapan logistik pemilu yang didistribusikan, sehingga menimbulkan kericuhan.

Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI itu menerangkan, dari video yang beredar, pengiriman kotak dan surat suara tidak dilengkapi Form C1 berhologram. Inilah yang kemudian menyebabkan aksi pengrusakan.

Padahal, Form C1 berhologram sudah tidak lagi dipakai pada Pemilu Serentak 2024. Sehingga tidak tepat jika ada anggapan telah terjadi kecurangan.

"Istilah Ketua KPU tadi, sedang dimediasi antara masyarakat yang dianggap belum memahami situasi yang mencari (Form C1) hologram tadi dengan sesama penyelenggara," demikian Afif.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya