Berita

Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin/RMOL

Politik

Cegah Ketegangan, KPU Kirim Tim ke Paniai Usut Pengrusakan Surat dan Kotak Suara

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyebab aksi pengrusakan kotak dan surat suara Pemilu Serentak 2024 di sejumlah distrik di Paniai, Papua Tengah, sedang didalami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, membenarkan adanya kejadian pengrusakan kotak dan surat suara di beberapa distrik di Paniai.

"Kejadian ini ada sehingga harus kita pikirkan solusinya. Jangan sampai kemudian menjadi ketegangan di masyarakat sendiri," ujar sosok yang kerap disapa Afif itu, saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).


Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI itu menegaskan, wilayah Papua merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang harus diperhatikan penyelenggara pemilu.

Dia menuturkan, pengusutan dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar mengenai sebab dari aksi pengrusakan kotak dan surat suara, yang diketahui terjadi di 5 distrik di Paniai.

"Jadi KPU dan Bawaslu sedang ke sana juga untuk mengkonfirmasi beberapa informasi," sambungnya

Kendati begitu, Afif menilai ada miskomunikasi antarsesama penyelenggara pemilu di sana. Khususnya terkait kelengkapan logistik pemilu yang didistribusikan, sehingga menimbulkan kericuhan.

Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI itu menerangkan, dari video yang beredar, pengiriman kotak dan surat suara tidak dilengkapi Form C1 berhologram. Inilah yang kemudian menyebabkan aksi pengrusakan.

Padahal, Form C1 berhologram sudah tidak lagi dipakai pada Pemilu Serentak 2024. Sehingga tidak tepat jika ada anggapan telah terjadi kecurangan.

"Istilah Ketua KPU tadi, sedang dimediasi antara masyarakat yang dianggap belum memahami situasi yang mencari (Form C1) hologram tadi dengan sesama penyelenggara," demikian Afif.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya