Berita

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra/Net

Dunia

Mantan PM Thailand Dapat Bebas Bersyarat dari Kerajaan

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 16:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang dipenjara karena penyalahgunaan kekuasaan, dikabarkan akan bebas bersyarat.

Perdana Menteri Srettha Thavisin membenarkan kabar pembebasan bersyarat untuk mantan PM berusia 74 tahun yang telah mendekam di penjara selama delapan tahun itu.

Keputusan pembebasan ini muncul setelah kerajaan memberikan pengampunan dengan mengurangi masa hukumannya.


“Itu resmi. Setelah dibebaskan dia akan menjadi warga negara biasa. Apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu," kata Srettha sambil menekankan bahwa semuanya telah dilakukan sesuai hukum.

Mengutip Aljazeera, Selasa (13/2), Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu setelah lebih dari 14 tahun mengasingkan diri.

Ia segera dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara delapan tahun, namun tekanan darahnya yang tinggi menyebabkan pemindahannya ke rumah sakit setelah satu malam di penjara.

Media Thailand sebelumnya melaporkan bahwa Thaksin termasuk di antara 930 narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat, karena alasan usia dan kesehatan. Saat ini ia diperkirakan akan bebas pada 17 Februari mendatang.

Thaksin Shinawatra meraih kekuasaan pada 2001 lalu dengan platform populis yang menarik perhatian masyarakat pedesaan yang selama ini telah diabaikan oleh elit penguasa.

Namun, kekuasaan Thaksin harus diakhiri oleh kudeta militer, saat ia kembali menjabat lima tahun kemudian. Thaksin mendapatkan banyak tuduhan, seperti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diasingkan, sebagian besar di Dubai.

Srettha Thavisin, yang berasal dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh putri bungsu Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa Thaksin adalah sosok yang dapat memberikan "nasihat yang baik" kepada putrinya untuk berbakti pada negara.

Partai Pheu Thai membentuk pemerintahan setelah pemilu Mei lalu, tetapi masih menghadapi tantangan dari unsur-unsur yang terkait dengan militer dan elit tradisional.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya