Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Meta Tidak akan Rekomendasikan Konten Politik di Instagram dan Threads

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah penyelenggaraan pemilihan umum yang hampir serentak di berbagai negara di seluruh dunia, Meta memutuskan untuk tidak lagi merekomendasikan konten politik kepada pengguna di Instagram atau Threads.

Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan bahwa pengguna masih akan melihat konten politik dari akun yang mereka ikuti, namun aplikasinya tidak lagi “secara proaktif memperkuat” postingan tersebut.

Menurut Mosseri, perubahan tersebut, yang akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan, akan berlaku untuk akun publik, seperti Reels dan Explore Instagram, dan Threads.

Mosseri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana Meta akan menentukan apa yang dianggap “politis,” namun juru bicara Meta mengatakan hal itu akan mencakup topik terkait pemilu dan masalah sosial.

“Definisi kami mengenai konten politik adalah konten yang kemungkinan besar berisi topik terkait pemerintahan atau pemilu; misalnya postingan tentang undang-undang, pemilu, atau topik sosial,” kata juru bicara tersebut, seperti dikutip dari Engadget, Selasa (13/2).

Meskipun Meta akan membatasi saran terkait topik ini secara default, mereka yang ingin melihat konten tersebut dapat ikut serta melalui pengaturan Instagram dan Threads. Perusahaan mengatakan pembaruan tersebut tidak akan memengaruhi cara orang melihat postingan dari akun yang mereka pilih untuk diikuti.

“Tujuan kami adalah menjaga kemampuan masyarakat untuk memilih berinteraksi dengan konten politik, sekaligus menghormati selera setiap orang terhadap konten tersebut,” kata Mosseri.

Perubahan ini merupakan cara terbaru Meta untuk mencegah pengguna Threads mendiskusikan topik yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah.

Namun perubahan tersebut juga dapat menimbulkan reaksi baru di kalangan pengguna dan pembuat konten, beberapa di antaranya percaya bahwa Meta secara tidak adil menekan jenis konten tertentu.

Sebelumnya Meta juga telah membatasi topik yang “berpotensi sensitif”, termasuk vaksin dan istilah terkait Covid, dari hasil pencarian di Threads.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya