Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Meta Tidak akan Rekomendasikan Konten Politik di Instagram dan Threads

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah penyelenggaraan pemilihan umum yang hampir serentak di berbagai negara di seluruh dunia, Meta memutuskan untuk tidak lagi merekomendasikan konten politik kepada pengguna di Instagram atau Threads.

Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan bahwa pengguna masih akan melihat konten politik dari akun yang mereka ikuti, namun aplikasinya tidak lagi “secara proaktif memperkuat” postingan tersebut.

Menurut Mosseri, perubahan tersebut, yang akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan, akan berlaku untuk akun publik, seperti Reels dan Explore Instagram, dan Threads.


Mosseri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana Meta akan menentukan apa yang dianggap “politis,” namun juru bicara Meta mengatakan hal itu akan mencakup topik terkait pemilu dan masalah sosial.

“Definisi kami mengenai konten politik adalah konten yang kemungkinan besar berisi topik terkait pemerintahan atau pemilu; misalnya postingan tentang undang-undang, pemilu, atau topik sosial,” kata juru bicara tersebut, seperti dikutip dari Engadget, Selasa (13/2).

Meskipun Meta akan membatasi saran terkait topik ini secara default, mereka yang ingin melihat konten tersebut dapat ikut serta melalui pengaturan Instagram dan Threads. Perusahaan mengatakan pembaruan tersebut tidak akan memengaruhi cara orang melihat postingan dari akun yang mereka pilih untuk diikuti.

“Tujuan kami adalah menjaga kemampuan masyarakat untuk memilih berinteraksi dengan konten politik, sekaligus menghormati selera setiap orang terhadap konten tersebut,” kata Mosseri.

Perubahan ini merupakan cara terbaru Meta untuk mencegah pengguna Threads mendiskusikan topik yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah.

Namun perubahan tersebut juga dapat menimbulkan reaksi baru di kalangan pengguna dan pembuat konten, beberapa di antaranya percaya bahwa Meta secara tidak adil menekan jenis konten tertentu.

Sebelumnya Meta juga telah membatasi topik yang “berpotensi sensitif”, termasuk vaksin dan istilah terkait Covid, dari hasil pencarian di Threads.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya