Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Meta Tidak akan Rekomendasikan Konten Politik di Instagram dan Threads

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah penyelenggaraan pemilihan umum yang hampir serentak di berbagai negara di seluruh dunia, Meta memutuskan untuk tidak lagi merekomendasikan konten politik kepada pengguna di Instagram atau Threads.

Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan bahwa pengguna masih akan melihat konten politik dari akun yang mereka ikuti, namun aplikasinya tidak lagi “secara proaktif memperkuat” postingan tersebut.

Menurut Mosseri, perubahan tersebut, yang akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan, akan berlaku untuk akun publik, seperti Reels dan Explore Instagram, dan Threads.


Mosseri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana Meta akan menentukan apa yang dianggap “politis,” namun juru bicara Meta mengatakan hal itu akan mencakup topik terkait pemilu dan masalah sosial.

“Definisi kami mengenai konten politik adalah konten yang kemungkinan besar berisi topik terkait pemerintahan atau pemilu; misalnya postingan tentang undang-undang, pemilu, atau topik sosial,” kata juru bicara tersebut, seperti dikutip dari Engadget, Selasa (13/2).

Meskipun Meta akan membatasi saran terkait topik ini secara default, mereka yang ingin melihat konten tersebut dapat ikut serta melalui pengaturan Instagram dan Threads. Perusahaan mengatakan pembaruan tersebut tidak akan memengaruhi cara orang melihat postingan dari akun yang mereka pilih untuk diikuti.

“Tujuan kami adalah menjaga kemampuan masyarakat untuk memilih berinteraksi dengan konten politik, sekaligus menghormati selera setiap orang terhadap konten tersebut,” kata Mosseri.

Perubahan ini merupakan cara terbaru Meta untuk mencegah pengguna Threads mendiskusikan topik yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah.

Namun perubahan tersebut juga dapat menimbulkan reaksi baru di kalangan pengguna dan pembuat konten, beberapa di antaranya percaya bahwa Meta secara tidak adil menekan jenis konten tertentu.

Sebelumnya Meta juga telah membatasi topik yang “berpotensi sensitif”, termasuk vaksin dan istilah terkait Covid, dari hasil pencarian di Threads.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya