Berita

Masyarakat Profesional Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta, Senin (12/2)/Ist

Politik

Masyarakat Profesional Menggugat: Bangsa Indonesia Memasuki Darurat Peradaban

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 21:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah profesional yang tergabung dalam Masyarakat Profesional Menggugat (MPM) merasakan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini yang telah memasuki darurat peradaban.

Rasa kegelisahan itu disampaikan melalui unjuk rasa yang dilakukan di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta pada Senin (12/2).

"Faktanya saat ini yang terjadi adalah kebiadaban yang merusak banyak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jurubicara MPM, Danar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/2).


Bukan tanpa alasan kata Danar, MPM mencatat sejumlah data tentang kondisi bangsa yang rusak, salah satunya korupsi yang merajalela.

"Datanya kan korupsi merajalela dengan indeks yang skornya hanya 34, indeks HAM juga rapotnya merah hanya mendapat skor 3,2. Lingkungan juga makin rusak, indeks kualitas air Indonesia hanya mendapat skor 54, dan sekitar 61 persen masyarakat sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim di Indonesia," terang Danar.

Di saat yang sama kata Danar, rakyat menderita karena harga kebutuhan pokok naik, demokrasi juga rusak karena tiadanya moralitas dan etika dalam proses elektoral Pemilu 2024.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan aparat setempat pada pukul 17.00 WIB. Namun demikian, MPM sudah menyatakan lima sikapnya.

Pertama, MPM mengutuk semua kebiadaban Istana dan kroni-kroninya yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, semua jenis kebiadaban tersebut melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan berkonstitusi, karena itu selamatkan demokrasi karena semakin jauh dari etika dan moral Pancasila.

Ketiga, adili penguasa culas dan pelanggar konstitusi agar menjadi pelajaran bagi penguasa berikutnya dan menyehatkan iklim demokrasi Indonesia.

"Keempat, kami masyarakat profesional merasa sangat terganggu dengan praktik kekuasaan politik yang biadab dan sangat tidak bermoral. Sebab kekuasaan yang tidak bermoral telah membentuk citra buruk negara di mata dunia, dan citra negara yang buruk telah mengganggu investasi dan pada akhirnya mengganggu iklim bisnis dan usaha kami dan kita semua sebagai warga negara sekaligus warga bangsa," jelas Danar.

Dan terakhir kata Danar, MPM menyatakan agar menyelamatkan keadaban bangsa kembali pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kunci untuk menyelamatkan republik, demokrasi, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan.

"Oleh karena itu kami Masyarakat Profesional Menggugat akan terus bergerak bersama rakyat banyak untuk selamatkan republik ini dari kebiadaban elit Istana dan kroni-kroninya," pungkas Danar.

MPM sendiri merupakan kelompok profesional dari berbagai bidang profesi, terdiri dari pebisnis, konsultan, advokat, akademisi, dan lain-lain. Di antara kelompok profesional yang turut aksi adalah, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, dan Danardono Siradjudin selaku profesional dari Invidual Consultant yang juga concers pada isu good governance, anti korupsi, dan keterbukaan informasi publik.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya