Berita

Masyarakat Profesional Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta, Senin (12/2)/Ist

Politik

Masyarakat Profesional Menggugat: Bangsa Indonesia Memasuki Darurat Peradaban

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 21:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah profesional yang tergabung dalam Masyarakat Profesional Menggugat (MPM) merasakan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini yang telah memasuki darurat peradaban.

Rasa kegelisahan itu disampaikan melalui unjuk rasa yang dilakukan di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta pada Senin (12/2).

"Faktanya saat ini yang terjadi adalah kebiadaban yang merusak banyak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jurubicara MPM, Danar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/2).


Bukan tanpa alasan kata Danar, MPM mencatat sejumlah data tentang kondisi bangsa yang rusak, salah satunya korupsi yang merajalela.

"Datanya kan korupsi merajalela dengan indeks yang skornya hanya 34, indeks HAM juga rapotnya merah hanya mendapat skor 3,2. Lingkungan juga makin rusak, indeks kualitas air Indonesia hanya mendapat skor 54, dan sekitar 61 persen masyarakat sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim di Indonesia," terang Danar.

Di saat yang sama kata Danar, rakyat menderita karena harga kebutuhan pokok naik, demokrasi juga rusak karena tiadanya moralitas dan etika dalam proses elektoral Pemilu 2024.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan aparat setempat pada pukul 17.00 WIB. Namun demikian, MPM sudah menyatakan lima sikapnya.

Pertama, MPM mengutuk semua kebiadaban Istana dan kroni-kroninya yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, semua jenis kebiadaban tersebut melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan berkonstitusi, karena itu selamatkan demokrasi karena semakin jauh dari etika dan moral Pancasila.

Ketiga, adili penguasa culas dan pelanggar konstitusi agar menjadi pelajaran bagi penguasa berikutnya dan menyehatkan iklim demokrasi Indonesia.

"Keempat, kami masyarakat profesional merasa sangat terganggu dengan praktik kekuasaan politik yang biadab dan sangat tidak bermoral. Sebab kekuasaan yang tidak bermoral telah membentuk citra buruk negara di mata dunia, dan citra negara yang buruk telah mengganggu investasi dan pada akhirnya mengganggu iklim bisnis dan usaha kami dan kita semua sebagai warga negara sekaligus warga bangsa," jelas Danar.

Dan terakhir kata Danar, MPM menyatakan agar menyelamatkan keadaban bangsa kembali pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kunci untuk menyelamatkan republik, demokrasi, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan.

"Oleh karena itu kami Masyarakat Profesional Menggugat akan terus bergerak bersama rakyat banyak untuk selamatkan republik ini dari kebiadaban elit Istana dan kroni-kroninya," pungkas Danar.

MPM sendiri merupakan kelompok profesional dari berbagai bidang profesi, terdiri dari pebisnis, konsultan, advokat, akademisi, dan lain-lain. Di antara kelompok profesional yang turut aksi adalah, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, dan Danardono Siradjudin selaku profesional dari Invidual Consultant yang juga concers pada isu good governance, anti korupsi, dan keterbukaan informasi publik.


Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

IPC TPK Catat Pertumbuhan Positif pada Awal Triwulan II 2026

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:10

Rekayasa Lalin di Harmoni Berlaku hingga September Imbas Proyek MRT Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:01

Membaca Ulang Tantangan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:59

Belum Ada Update Nasib 5 WNI yang Ditahan Israel

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:58

Cadangan Beras RI Tembus 5,37 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:52

Optimisme Pemerintah Jangan Sekadar Lip Service

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:50

KSAD Tegaskan Pembubaran Nobar ‘Pesta Babi’ Atas Permintaan Pemda

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:45

Beras RI Berlimpah, Zulfikar Suhardi Harap Harga Tetap Terjangkau

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Prabowo Dijadwalkan Hadir di DPR Bahas RAPBN 2027

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Dosen Lintas Kampus Kolaborasi Dorong Perlindungan Kerja

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:15

Selengkapnya