Berita

Masyarakat Profesional Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta, Senin (12/2)/Ist

Politik

Masyarakat Profesional Menggugat: Bangsa Indonesia Memasuki Darurat Peradaban

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 21:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah profesional yang tergabung dalam Masyarakat Profesional Menggugat (MPM) merasakan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini yang telah memasuki darurat peradaban.

Rasa kegelisahan itu disampaikan melalui unjuk rasa yang dilakukan di depan Taman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Soedirman, Jakarta pada Senin (12/2).

"Faktanya saat ini yang terjadi adalah kebiadaban yang merusak banyak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jurubicara MPM, Danar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/2).

Bukan tanpa alasan kata Danar, MPM mencatat sejumlah data tentang kondisi bangsa yang rusak, salah satunya korupsi yang merajalela.

"Datanya kan korupsi merajalela dengan indeks yang skornya hanya 34, indeks HAM juga rapotnya merah hanya mendapat skor 3,2. Lingkungan juga makin rusak, indeks kualitas air Indonesia hanya mendapat skor 54, dan sekitar 61 persen masyarakat sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim di Indonesia," terang Danar.

Di saat yang sama kata Danar, rakyat menderita karena harga kebutuhan pokok naik, demokrasi juga rusak karena tiadanya moralitas dan etika dalam proses elektoral Pemilu 2024.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan aparat setempat pada pukul 17.00 WIB. Namun demikian, MPM sudah menyatakan lima sikapnya.

Pertama, MPM mengutuk semua kebiadaban Istana dan kroni-kroninya yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, semua jenis kebiadaban tersebut melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan berkonstitusi, karena itu selamatkan demokrasi karena semakin jauh dari etika dan moral Pancasila.

Ketiga, adili penguasa culas dan pelanggar konstitusi agar menjadi pelajaran bagi penguasa berikutnya dan menyehatkan iklim demokrasi Indonesia.

"Keempat, kami masyarakat profesional merasa sangat terganggu dengan praktik kekuasaan politik yang biadab dan sangat tidak bermoral. Sebab kekuasaan yang tidak bermoral telah membentuk citra buruk negara di mata dunia, dan citra negara yang buruk telah mengganggu investasi dan pada akhirnya mengganggu iklim bisnis dan usaha kami dan kita semua sebagai warga negara sekaligus warga bangsa," jelas Danar.

Dan terakhir kata Danar, MPM menyatakan agar menyelamatkan keadaban bangsa kembali pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kunci untuk menyelamatkan republik, demokrasi, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan.

"Oleh karena itu kami Masyarakat Profesional Menggugat akan terus bergerak bersama rakyat banyak untuk selamatkan republik ini dari kebiadaban elit Istana dan kroni-kroninya," pungkas Danar.

MPM sendiri merupakan kelompok profesional dari berbagai bidang profesi, terdiri dari pebisnis, konsultan, advokat, akademisi, dan lain-lain. Di antara kelompok profesional yang turut aksi adalah, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, dan Danardono Siradjudin selaku profesional dari Invidual Consultant yang juga concers pada isu good governance, anti korupsi, dan keterbukaan informasi publik.


Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya