Jumpa pers Ketua KPU RI dan jajaran di Media Center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2)/RMOL
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan melibatkan sejumlah perwakilan di luar negeri, khususnya dalam melihat proses pungut dan hitung suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Kegiatan pungut-hitung yang disaksikan oleh perwakilan-perwakilan negara tetangga dinamakan Indonesia Election Visit Program (IEVP).
"Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, KPU menyelenggarakan Indonesia Election Visit Program, dan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada berbagai macam pihak untuk mengikuti pemungutan dan penghitungan suara di TPS," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/2).
Anggota KPU RI dua periode itu mengungkapkan, maksud dari kegiatan IEVP adalah pertukaran informasi proses pemilu antarnegara yang menganut sistem demokrasi.
"Pemilu di Indonesia, kalau dilihat dari jumlah populasi, itu terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Kita mempraktikan demokrasi elektoral terbesar ketiga di dunia," tuturnya.
Selain itu, Hasyim menyebut praktik demokrasi di Indonesia yang terbilang paling rumit tapi dilakukan dalam waktu cepat, menjadi ketertarikan sendiri bagi negara lain untuk datang belajar.
"Pemilu Indonesia ini dinilai sebagai
the most complicated in the world, pemilu paling rumit. Karena apa? Setidak-tidaknya sebagai konsekuensi dari sistem pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka," ungkap Hasyim.
Ditambahkan Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, jumlah pihak luar negeri yang akan melibatkan diri dalam acara IEVP mencapai ratusan orang.
"Ada sebanyak 35 orang dari KPU LN, kemudian 81 perwakilan negara sahabat yang sudah konfirm hadir, dan ada 18 NGO atau LSM LN dan internasional yang bersedia bergabung, lalu ada satu kampus dari LN juga akan datang," urainya.
"NGO atau LSM dalam negeri sebanyak 20 orang, kementerian atau lembaga 19 orang, media dan juga mungkin universitas dalam negeri sebagian yang sudah melakukan MoU dengan KPU pastinya kami pertimbangkan," tutup Afif.
