Berita

Anies Baswedan di kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Senin (12/2)/RMOL

Politik

Soroti Film Dirty Vote, Anies: Rakyat Inginkan Transparansi dan Kejujuran Pemilu

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Film dokumenter Dirty Vote yang mengulas dugaan kecurangan termasuk nepotisme dalam Pemilu 2024 ditanggapi Capres Anies Baswedan.

Menurut Anies, film ini membuka mata adanya rencana jahat kecurangan Pemilu. Jika sudah begini, Anies meminta pihak yang disinggung dalam film untuk menghentikan upaya kecurangan.

"Ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil menjadi cacat ketika (kecurangan) itu dilaksanakan," kata Anies di kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Senin (12/2).


"Maka itu, jangan dilakukan, jangan lakukan kecurangan. Hentikan, mumpung (Pemilu) masih ada dua hari," sambung Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengungkap dampak buruk yang bisa terjadi jika kecurangan pemilu terus dilakukan. Masyarakat bisa menjadi marah dan tak percaya lagi pada ketatanegaraan saat ini.

"Marah penonton. Penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran," tegas Anies.

Kasus-kasus kecurangan Pemilu dan nepotisme dalam film ini ditanggapi tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Fakta-fakta ini dibeberkan lewat dokumen foto, video, maupun potongan berita.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya