Berita

Wakil Ketua Umum PSI Jakarta Emka Farah Mumtaz/Ist

Politik

PSI Sesalkan Film Dokumenter Dirty Vote Muncul di Masa Tenang Pemilu

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 12:55 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap kemunculan film dokumenter yang berjudul 'Dirty Vote' di tengah masa tenang Pemilu 2024 tidak tepat.

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta Emka Farah Muntaz beranggapan, dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 justru hanya bernarasi untuk melemahkan paslon tertentu dan tuduhan tidak berdasar terhadap Presiden Joko Widodo.

"Di masa tenang pemilu seharusnya waktu masyarakat memantapkan pilihannya, tiba-tiba aja kita dibuat gaduh dengan film dokumenter," ujar Gus Muntaz, sapaan karibnya, Senin (12/2).


Gus Mumtaz mengaku tersinggung soal tuduhan bahwa presiden melakukan kecurangan dengan penunjukan penjabat kepala daerah yang dikaitkan untuk kebutuhan suara dalam pilpres semata.

"Tuduhan Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah semata hanya untuk kebutuhan suara pada pilpres adalah fitnah yang penuh dengan kebencian terhadap presiden," tuturnya.

Dia menegaskan PSI sebagai partai yang menjadi cerminan Presiden Jokowi akan duduk di parlemen pada Pemilu 2024 tanpa kecurangan.

"Sebagai partai cerminan Pak Jokowi. Sampai hari ini kami terus komitmen menjaga kepercayaan publik dengan melakukan transparansi apapun di partai PSI," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya