Berita

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Tanggapi Film "Dirty Vote", Hasto: Ini Mengungkap Campur Tangan Istana

SENIN, 12 FEBRUARI 2024 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, turut mengomentari film "Dirty Vote" yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat belakangan ini.

Menurutnya, film tersebut merupakan cerminan dari realitas dinamika politik di lapangan, serta mengkritisi keberpihakan dan potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan Istana sangat kental terasa,” kata Hasto dalam keterangan resminya beberapa saat lalu, Senin (12/2).


Hasto Kristiyanto berpandangan bahwa film “Dirty Vote" juga menyoroti rekayasa pemilu yang dimulai dari manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengungkap intervensi negara mendukung penuh pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, hingga adanya berbagai tekanan terhadap pihak yang seharusnya netral.

“Tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI/Polri yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos,” jelas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini.

Lebih jauh, Hasto menyatakan bahwa pemilu yang sejatinya memiliki kesakralan, dan berjalan damai akan sirna apabila kecurangan terjadi. Karena itulah, kata Hasto, bagi siapapun yang melakukan manipulasi Pemilu, dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat.

"Satyam Eva Jayate (kebenaran pasti akan menang)," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya