Berita

Asap akibat serangan Israel membubung di belakang kamp pengungsi Gaza di Rafah/Net

Dunia

Siapkan Serangan Baru, Netanyahu Perintahkan Militer Israel Evakuasi Kota Rafah

SABTU, 10 FEBRUARI 2024 | 11:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Militer Israel telah diperintahkan agar segera menyusun rencana untuk mengevakuasi kota Rafah di Gaza, menyusul persiapan serangan militer baru di wilayah tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (9/2), sebuah serangan yang telah diperingatkan oleh AS dapat menimbulkan bencana bagi warga sipil yang sudah hidup dalam kondisi yang menyedihkan.

“Tidak mungkin mencapai tujuan perang tanpa melenyapkan Hamas, dan dengan meninggalkan empat batalyon Hamas di Rafah,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari The National, Sabtu (10/2).


“Sebaliknya, jelas bahwa aktivitas yang intens di Rafah mengharuskan warga sipil mengungsi dari wilayah pertempuran," lanjutnya.

"Oleh karena itu, Netanyahu telah memerintahkan militer Israel dan lembaga keamanan untuk menyerahkan kepada kabinet rencana gabungan untuk mengevakuasi penduduk dan menghancurkan batalyon," tambah pernyataan itu.

Rafah adalah salah satu dari beberapa tempat tersisa di Gaza yang belum banyak dibom. Kota ini berpenduduk sekitar 280.000 jiwa sebelum perang, namun sekarang menampung 1,4 juta jiwa lainnya yang melarikan diri dari pertempuran di tempat lain di wilayah tersebut.

Setelah berhasil menghancurkan benteng Hamas di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, Israel kini ingin pindah ke Rafah, di mana Israel mengatakan masih ada batalyon militan dan mengoperasikan jaringan terowongan penyelundupan yang membawa senjata dan pasokan dari negara tetangga, Mesir.

Sebelumnya Departemen Luar Negeri AS mengatakan operasi militer apa pun di Rafah akan menjadi bencana kecuali keselamatan warga sipil dipertimbangkan.

“Melakukan operasi seperti itu sekarang tanpa perencanaan dan tanpa pemikiran di wilayah di mana terdapat satu juta orang berlindung akan menjadi sebuah bencana,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel pada hari Kamis.

Peringatan serupa juga disuarakan pada hari Jumat oleh PBB dan UE.

“Ada rasa cemas yang semakin besar, kepanikan yang semakin meningkat di Rafah karena pada dasarnya masyarakat tidak tahu ke mana harus pergi,” kata Philippe Lazzarini, kepala badan pengungsi Palestina, UNRWA.

Juru Bicara Stephane Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat khawatir dengan nasib warga sipil di Rafah.

“Yang jelas adalah masyarakat perlu dilindungi, tapi kami juga tidak ingin melihat adanya pengungsian massal secara paksa,"  kata Dujarric.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan dampak buruk dari serangan militer apa pun terhadap Rafah.

“Hal ini akan menimbulkan konsekuensi bencana yang memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan dan jumlah korban jiwa yang tidak dapat ditanggung oleh warga sipil,” tulisnya di X.

Pasukan Israel telah mengalihkan serangan mereka ke selatan menuju Rafah setelah awalnya menyerbu Gaza utara sebagai tanggapan terhadap serangan tanggal 7 Oktober oleh kelompok bersenjata Hamas yang menguasai jalur pantai tersebut.

Para dokter dan pekerja bantuan di Rafah berjuang untuk memberikan bantuan dasar kepada mereka yang berlindung di sana, banyak dari mereka yang terkurung di pagar perbatasan dengan Mesir dan tinggal di tenda-tenda.

“Perang tidak boleh dibiarkan di kamp pengungsi raksasa,” kata Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, memperingatkan akan pertumpahan darah jika operasi Israel meluas di sana.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya