Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net
Selepas menanggalkan jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok langsung menjadi sorotan publik.
Gara-garanya Ahok yang berada di kubu Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, langsung menyerang Presiden Joko Widodo dan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Serangan Ahok ini dapat diperumpamakan sebagai senjata rudal jarak jauh yang mampu menciptakan ledakan besar di berbagai tempat," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL. Jumat (9/2).
Serangan Ahok yang begitu gencar berpotensi menggerus elektabilitas capres-cawapres lawan politik, termasuk mengakibatkan citra negatif terhadap Presiden Jokowi. Apalagi pencoblosan Pilpres 2024 tinggal hitungan hari.
Dalam situasi ini, menurut Sugiyanto, sangat penting untuk menanggapi serangan dari Ahok dengan bijak. Lawan politik sebaiknya menggali berbagai aspek kelemahan Ahok.
"Salah satu yang signifikan adalah dugaan kasus korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), yang kebetulan saya yang melaporkannya ke KPK," kata Sugiyanto.
Sugiyanto mengatakan, kasus RSSW ini merupakan fakta, bukan rekayasa, dan murni berasal dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta.
"Masyarakat sangat berharap KPK dapat segera menetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi ini. Namun hingga saat ini kasus tersebut tampaknya menghilang tanpa jejak," kata Sugiyanto.
Menurut Sugiyanto, keinginan masyarakat agar KPK segera menetapkan Ahok tersangka sangat masuk akal. Sebab BPK menemukan indikasi kelebihan bayar sebesar Rp191 miliar dari anggaran Rp755 miliar yang digunakan untuk pembelian lahan di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat, guna pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Bahkan hasil audit investigasi BPK Pusat menegaskan adanya indikasi kerugian uang negara senilai Rp173 miliar," kata Sugiyanto.
Jika merujuk pada hasil audit investigasi BPK Pusat ini, seharusnya sudah menjadi dasar yang memadai bagi KPK untuk menuntaskan kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, kasus ini masih belum terselesaikan hingga saat ini.
"Publik menduga KPK enggan menuntaskan kasus ini karena Ahok teman dekat Presiden Jokowi," kata Sugiyanto.
Namun, kini kondisinya telah berubah. Ahok diduga kuat telah dengan lantang menyerang secara Presiden Jokowi dan Prabowo-Gibran.
"Untuk meredam serangan Ahok dan menanggapi secara tegas, pihak lawan politik Ahok dan masyarakat dapat segera mendatangi KPK untuk meminta membuka kembali kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras," demikian Sugiyanto.
