Berita

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Bongkar Kembali Kasus RS Sumber Waras akan Jinakkan Serangan Ahok

JUMAT, 09 FEBRUARI 2024 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Selepas menanggalkan jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok langsung menjadi sorotan publik.

Gara-garanya Ahok yang berada di kubu Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, langsung menyerang Presiden Joko Widodo dan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Serangan Ahok ini dapat diperumpamakan sebagai senjata rudal jarak jauh yang mampu menciptakan ledakan besar di berbagai tempat," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL. Jumat (9/2).


Serangan Ahok yang begitu gencar berpotensi menggerus elektabilitas capres-cawapres lawan politik, termasuk mengakibatkan citra negatif terhadap Presiden Jokowi. Apalagi pencoblosan Pilpres 2024 tinggal hitungan hari.

Dalam situasi ini, menurut Sugiyanto, sangat penting untuk menanggapi serangan dari Ahok dengan bijak. Lawan politik sebaiknya menggali berbagai aspek kelemahan Ahok.

"Salah satu yang signifikan adalah dugaan kasus korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), yang kebetulan saya yang melaporkannya ke KPK," kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengatakan, kasus RSSW ini merupakan fakta, bukan rekayasa, dan murni berasal dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta.

"Masyarakat sangat berharap KPK dapat segera menetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi ini. Namun hingga saat ini kasus tersebut  tampaknya menghilang tanpa jejak," kata Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, keinginan masyarakat agar KPK segera menetapkan Ahok tersangka sangat masuk akal. Sebab BPK menemukan indikasi kelebihan bayar sebesar Rp191 miliar dari anggaran Rp755 miliar yang digunakan untuk pembelian lahan di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat, guna pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Bahkan hasil audit investigasi BPK Pusat menegaskan adanya indikasi kerugian uang negara senilai Rp173 miliar," kata Sugiyanto.

Jika merujuk pada hasil audit investigasi BPK Pusat ini, seharusnya sudah menjadi dasar yang memadai bagi KPK untuk menuntaskan kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, kasus ini masih belum terselesaikan hingga saat ini.

"Publik menduga KPK enggan menuntaskan kasus ini karena Ahok teman dekat Presiden Jokowi," kata Sugiyanto.

Namun, kini kondisinya telah berubah. Ahok diduga kuat telah dengan lantang menyerang secara Presiden Jokowi dan Prabowo-Gibran.

"Untuk meredam serangan Ahok dan menanggapi secara tegas, pihak lawan politik Ahok dan masyarakat dapat segera mendatangi KPK untuk meminta membuka kembali kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras," demikian Sugiyanto.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya