Berita

Ahmad Yani/RMOL

Politik

Ahmad Yani Ngaku Dapat Info Ada Kades Diperintahkan Beli Suara Rakyat Pakai Dana Desa

JUMAT, 09 FEBRUARI 2024 | 22:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Ahmad Yani mengaku mendapatkan informasi ada kepala desa yang diperintahkan untuk membeli suara rakyat menggunakan dana desa.

Hal itu diungkapkan langsung Ahmad Yani dalam acara konferensi pers Gerakan Penyelamatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat bersama puluhan tokoh lainnya yang hadir di NAM Center Hotel, Jalan Angkasa nomor 6, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat sore (9/2).

"Baru saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan di Sumatera, kawan-kawan di Jawa, kepala-kepala desa, yaitu dana desa itu diperintahkan untuk diberikan untuk membeli suara rakyat," kata Yani.


Padahal kata Yani, dana desa seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk membeli suara rakyat dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Oleh karena itu saya mengingatkan betul kepada kepala-kepala desa, walaupun sekarang ini katakanlah ada garansi oleh institusi penegak hukum tidak akan diusut, tapi kalau tadi ada peristiwa perubahan, pasti itu akan diusut, pasti akan dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan bisa juga dihukum, karena menyalahgunakan uang desa yang seharusnya uang desa itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dibagi-bagikan untuk dalam rangka memenangkan capres tertentu," pungkas Yani.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, dalam acara ini dihadiri sekitar 20 orang tokoh. Di antaranya, Adhie Massardi, aktivis Syahganda Nainggolan, aktivis Edi Mulyadi, Mayjend (Purn) Soenarko, Bachtiar Chamsyah, Ahmad Syarbini, Hafidz Abbas, Hendry Harmen, Anton Permana, dan lainnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya