Berita

Ilustrasi/Dok Antara

Bisnis

Jelang Pemilu 2024, Bansos Beras Disetop Sementara

JUMAT, 09 FEBRUARI 2024 | 09:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram. Disetopnya penyaluran bansos beras ini dilakukan mulai Kamis (8/2).   

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, dihentikannya bantuan ini adalah untuk menghormati pelaksanaan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Dihentikannya bantuan juga untuk memastikan tidak ada politisasi bansos di tahun politik.

"Tanggal 8-9 Feb 2024 hari libur, tanggal 10 Feb 2024 terakhir kampanye, 11-13 Feb 2024 merupakan hari tenang dan 14 Feb 2024 hari pencoblosan. Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," kata Arief dalam keterangannya pada Rabu (7/2).


Bansos akan kembali disalurkan pada 15 Februari 2024. Arief sekaligus menekankan bahwa program bansos yang selama ini berjalan, telah direncanakan dan dimulai pemerintah sejak lama.

"Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. Penyaluran bantuan pangan yang sangat diperlukan masyarakat akan dimulai lagi tanggal 15 Februari 2024 dan menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu," pungkas Arief

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa bansos sejauh ini telah melalui persetujuan DPR.

Saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pekan lalu, ia membantah penyaluran bansos dari pemerintah tersebut dipolitisasi jelang Pemilu 2024.

"Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita (pemerintah) sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," jelas Jokowi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya