APK para Caleg yang dipaku di pepohonan sepanjang Jalan Kolonel Masturi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi/RMOLJabar
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi sedih dan kecewa atas maraknya alat peraga kampanye (APK) para peserta Pemilu 2024 yang dipaku di pepohonan. Sebab, itu bisa mengakibatkan pohon-pohon tersebut tidak dapat tumbuh berkembang. Bahkan bisa mati dan tumbang.
Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini menyampaikan, belum lama ini dirinya berkunjung ke Temanggung, Jawa Tengah, di mana peserta pemilu sangat taat terhadap aturan dengan tidak memasang APK di pohon dengan cara diikat pakai kawat, apalagi dipaku ke pepohonan.
"Mereka nempel di pohon dengan hanya menyandarkan APK-nya, enggak ada yang diikat pake kawat apalagi pake paku. Kalau di sini susah diatur. Makanya saya juga menangis melihat kondisi seperti itu di Kota Cimahi," ungkap Chanifah saat dihubungi
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (8/2).
Diutarakan Chanifah, maraknya APK yang dipaku dan diikat kawat ke pohon banyak terjadi di kawasan Kecamatan Cimahi Utara, beberapa di Cimahi Tengah, serta Cimahi Selatan.
"Ini menjadi keprihatinan kita, tapi kita tidak bisa berdiri sendiri bergerak karena nanti mereka (peserta pemilu) komplain dan sebagainya, jadi kita bergerak bersama Satpol PP dan Bawaslu," ucapnya.
Sedari awal, dia menuturkan, pihaknya bersama Satpol PP dan Bawaslu Kota Cimahi sudah bergerak menurunkan APK yang merusak pohon. Namun, tetap saja ada yang bandel tetap memasang APK di pohon.
"Tapi ini namanya bandel, itu yang bikin saya sedih. Padahal sudah ada tindakan dari kita untuk menegur, tapi kan yang dikendalikan 45 kali 18 partai. Itu yang DPRD Kota, belum yang provinsi, belum yang DPR RI, belum yang presiden, di sini bandel juga," paparnya.
Diakui Chanifah, pihaknya enggan ada friksi. Maka dari itu, harus ada tindakan komprehensif bersama secara terintegrasi antara DLH, Satpol PP, dan Bawaslu Kota Cimahi.
"Upaya preventif kita sudah lakukan sedari awal, kita sudah bersurat ke semua partai tapi tetap saja (membandel). Mungkin bahasa halusnya kurang taat, tidak mengindahkan surat dari kami," ujarnya.
Berdasarkan Perda Nomor 5/2017 tentang Ketertiban Umum Pasal 24 Ayat b, melarang pemasangan APK di badan pohon. Selain itu, PKPU nomor 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 tercantum juga larangan pemasangan (APK) dengan cara memaku APK di badan pohon.
Pada Perda nomor 13/2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pasal 49 ayat b juga mengatur hal tersebut.
Dampak dari pemasangan APK di pepohonan dengan cara dipaku maupun dililit menggunakan kawat, dia menjelaskan, dapat membuat pohon tersebut menjadi luka, terinfeksi berbagai macam penyakit, sehingga mengganggu tumbuh kembang pohon.
"Jadi untuk kesehatan pohon itu memengaruhi. Bisa ada yang tumbang, mati, tapi yang jelas pertumbuhannya tidak akan optimal," tandasnya.
