Berita

Muhammad Din Syamsuddin/Ist

Politik

Din Syamsuddin: Kalau Kekacauan DPT Tak Diselesaikan, Pemilu 2024 Bermasalah!

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 22:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA



RMOL. Laporan tentang dugaan pelanggaran adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus segera diselesaikan. Itu sangat krusial karena berpotensi menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, M. Din Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (8/2).


“Harus dijernihkan. Jika tidak, maka Pemilu dan Pilpres potensial dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang menilai adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024,” kata Din.

Menurut Din, jika masalah yang ada meliputi antara lain adanya pemilih di bawah umur, pemilih yang sudah meninggal, hingga pemilih yang terdaftar di beberapa TPS, maka harus dirapihkan. Sebab, jumlahnya tidak tanggung-tanggung yaitu mencapai 54 juta atau setara 26 persen dari total pemilih pada Pemilu 2024.

“Adanya dugaan DPT Bermasalah kali ini bukan masalah kecil, maka jangan dianggap remeh, apalagi dianggap bukan masalah. Hal itu adalah masalah besar, apalagi jika masalah tersebut menguntungkan pihak/Paslon tertentu,” kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Secara teoritis, Dim menyebut bahwa siapa pun yang menguasai atau mengendalikan pemilih bermasalah itu maka dia akan mudah memenangkan Pilpres bahkan dalam satu putaran. Jika ini terjadi maka tak pelak lagi Pemilu akan digugat sebagai bermasalah dan hasilnya tidak absah.

“Adalah arif bijaksana jika KPU segera mengklarifikasi dugaan adanya DPT Bermasalah tersebut. Walau sudah sangat mepet, namun masih ada waktu. Demi Pemilu dan Pilpres yang jujur dan adil, sesuai Undang-Undang, KPU jangan berdiam diri. Segera bertindak, jangan terlambat sebelum nasi jadi bubur,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya