Berita

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty/RMOL

Politik

Bawaslu Gandeng Polisi Telusuri Surat Suara Dicoblos di Malaysia

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 21:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penelusuran kejadian Surat suara dicoblos tidak oleh pemilih di Malaysia, dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menggandeng pihak kepolisian.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan panitia pengawas pemilu luar negeri (Panwaslu LN) melakukan penelusuran ke berbagai pihak yang diduga terlibat dalam kejadian pencoblosan Surat suara metode pemilihan pos secara ilegal.

"Karena potensi pidana pemilu (kejadian surat suara dicoblos), maka kami juga berkoordinasi dengan atase Kepolisian KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)," ujar Lolly kepada wartawan, Kamis (8/2).


Dia menjelaskan, pemilihan metode pos merupakan salah satu objek pengawasan jajaran Bawaslu, mulai dari proses pengiriman logistiknya ke pemilih di luar negeri hingga penghitungan suara.

"Yang Bawaslu awasi pada proses persiapan pengiriman (mulai dari memastikan data pemilih pos tepat jumlah, tepat nama dan tepat tujuan sesuai alamat), dan proses kedatangan atau surat suara yang kembali (ke Panitia Pemilihan Luar Negeri/PPLN)," urainya.

Oleh karena itu, Lolly yang menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memastikan, kejadian surat suara pos dicoblos ilegal di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Saat ini penelusuran dilakukan pada pihak-pihak terkait untuk mengecek kebenaran peristiwa. Penelusuran artinya jajaran Panwaslu yang aktif menjangkau informasi," demikian Lolly menambahkan.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya