Berita

Calon Presiden Ganjar Pranowo/Repro

Politik

Bicara Pada Hajatan Rakyat Banyuwangi, Ganjar-Mahfud Janji Sikat KKN!

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 19:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya bersama cawapres Mahfud MD dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia.

Sebab, korupsi telah merusak tatanan bangsa, sehingga rakyat jadi korban atas keserakahan para pejabatnya.

Hal itu ditegaskan Ganjar dalam orasinya pada acara Hajatan Rakyat Banyuwangi, yang berlangsung di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2).


"Siapa yang setuju korupsi diberantas, siapa yang setuju KKN disikat, siapa yang setuju pemerintah ini harus bersih, Pak Mahfud pendekar hukum, beliau tidak akan kompromi terhadap mereka yang melakukan korupsi, tidak akan kompromi kalau ada yang melakukan KKN," tegas Ganjar.

Di hadapan puluhan ribu massa yang hadir, Ganjar menekankan, jika KKN bisa diberantas, ia dan Mahfud akan mudah menjalankan program-program kerakyatan, salah satunya program “satu keluarga miskin, satu sarjana”.

"Anda juga bisa jadi apapun. Siapa yang pengen jadi bupati angkat tangan, siapa yang pengen jadi TNI angkat tangan, siapa pengen jadi pengusaha angkat tangan, siapa yang pengen jadi seniman angkat tangan," katanya.

"Insyaallah semuanya akan bisa, tapi pendidikannya harus baik, tapi aksesnya harus mudah, makanya kenapa Ganjar-Mahfud punya program ‘satu keluarga miskin satu sarjana’," imbuhnya.

Dengan program tersebut, kata Ganjar, maka akan banyak anak bangsa yang mampu mengangkat derajat keluarganya dengan berhasil mengenyam pendidikan tinggi lewat bantuan pemerintah.

"Agar kemiskinan kita bisa kita tekan. Tapi bapak ibu, seluruh duit negara ini tidak bisa diberikan kepada yang berhak kalau dikorupsi," tandasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya