Berita

Petugas polisi berjaga di luar TPS di kawasan Gulbahar di Peshawar, Pakistan, pada Kamis, 8 Februari 2024/Net

Dunia

Jelang Pemilu, Pakistan Matikan Layanan Seluler di Seluruh Negeri

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 12:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Beberapa jam jelang pemilihan umum, Pakistan mematikan sementara sinyal telepon di seluruh negeri pada Kamis (8/2).

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, tindakan itu dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan pemilu, di tengah meningkatnya serangan militan teroris.

"Langkah-langkah keamanan sangat penting untuk menjaga situasi hukum dan ketertiban dan menghadapi kemungkinan ancaman, oleh karena itu  untuk sementara layanan seluler di seluruh negeri dimatikan," kata Kemendag Pakistan, seperti dimuat Reuters.


Pada Rabu (7/2), terjadi ledakan di dekat kantor pemilu di provinsi barat daya Balochistan, hingga menewaskan 26 staf di dalamnya.

ISIS mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut dalam pesan di saluran Telegramnya.

Beberapa kelompok lain, termasuk kelompok Islam Taliban Pakistan (TTP) dan militan separatis Baloch juga melancarkan serangan teror intensif dalam beberapa bulan terakhir.

Itu mengapa, Pakistan menetapkan siaga tinggi selama pemilu, dengan mengerahkan puluhan ribu polisi dan tentara di seluruh wilayah.

Bahkan, selama pemilu 8 Februari 2024 ini, Pakistan menutup jalur perbatasannya dengan Iran dan Afghanistan demi keamanan.

Hasil penghitungan cepat untuk pemilihan anggota parlemen Pakistan akan keluar beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 5 sore waktu setempat.

Hasil perhitungan suara akan semakin jelas terlihat pada Jumat pagi (9/2).

Dua partai akan bersaing sengit dalam pemilu. Pertama, Liga Muslim Pakistan (PML-N) yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini Nawaz Sharif.

Pesaingnya yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) merupakan partai yang sempat dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan.

Para analis memprediksi tidak ada pemenang yang sepenuhnya dalam pemilu Pakistan, karena para jenderal militer yang berkuasa mungkin akan ikut campur.

Militer telah mendominasi negara bersenjata nuklir ini baik secara langsung maupun tidak langsung sejak merdeka 76 tahun lalu.

Meskipun dalam beberapa tahun militer menegaskan bahwa mereka tidak ikut campur dalam politik.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

UPDATE

Dewan Kebon Sirih Tetap Godok Perda DKJ Meski Ibu Kota Belum Pindah

Senin, 18 Mei 2026 | 20:17

Pengamat: Kepemimpinan Buruk Awal Kerusakan Bangsa

Senin, 18 Mei 2026 | 20:02

Oktasari Sabil Raih Gelar Doktor di Malaysia

Senin, 18 Mei 2026 | 19:46

Pernyataan Prabowo soal Dolar Upaya Menenangkan Masyarakat

Senin, 18 Mei 2026 | 19:45

BSI Buka Kembali Scholarship untuk 5.250 Mahasiswa dan Pelajar

Senin, 18 Mei 2026 | 19:37

MPR Putuskan Lomba Ulang LCC Empat Pilar di Kalbar Batal

Senin, 18 Mei 2026 | 19:28

Prabowo Panggil Gubernur BI hingga Menkeu ke Istana, Ini yang Dibahas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:15

Mantan ART Lapor ke DPR Pernah Dipukul Erin hingga Kepala Ditendang

Senin, 18 Mei 2026 | 19:08

Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat, OJK Jabar Dorong Frontliner Bank Ramah Disabilitas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:00

DPR Tagih Janji BI soal Penguatan Rupiah Mulai Juni

Senin, 18 Mei 2026 | 18:55

Selengkapnya