Berita

Petugas polisi berjaga di luar TPS di kawasan Gulbahar di Peshawar, Pakistan, pada Kamis, 8 Februari 2024/Net

Dunia

Jelang Pemilu, Pakistan Matikan Layanan Seluler di Seluruh Negeri

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 12:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Beberapa jam jelang pemilihan umum, Pakistan mematikan sementara sinyal telepon di seluruh negeri pada Kamis (8/2).

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, tindakan itu dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan pemilu, di tengah meningkatnya serangan militan teroris.

"Langkah-langkah keamanan sangat penting untuk menjaga situasi hukum dan ketertiban dan menghadapi kemungkinan ancaman, oleh karena itu  untuk sementara layanan seluler di seluruh negeri dimatikan," kata Kemendag Pakistan, seperti dimuat Reuters.


Pada Rabu (7/2), terjadi ledakan di dekat kantor pemilu di provinsi barat daya Balochistan, hingga menewaskan 26 staf di dalamnya.

ISIS mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut dalam pesan di saluran Telegramnya.

Beberapa kelompok lain, termasuk kelompok Islam Taliban Pakistan (TTP) dan militan separatis Baloch juga melancarkan serangan teror intensif dalam beberapa bulan terakhir.

Itu mengapa, Pakistan menetapkan siaga tinggi selama pemilu, dengan mengerahkan puluhan ribu polisi dan tentara di seluruh wilayah.

Bahkan, selama pemilu 8 Februari 2024 ini, Pakistan menutup jalur perbatasannya dengan Iran dan Afghanistan demi keamanan.

Hasil penghitungan cepat untuk pemilihan anggota parlemen Pakistan akan keluar beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 5 sore waktu setempat.

Hasil perhitungan suara akan semakin jelas terlihat pada Jumat pagi (9/2).

Dua partai akan bersaing sengit dalam pemilu. Pertama, Liga Muslim Pakistan (PML-N) yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini Nawaz Sharif.

Pesaingnya yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) merupakan partai yang sempat dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan.

Para analis memprediksi tidak ada pemenang yang sepenuhnya dalam pemilu Pakistan, karena para jenderal militer yang berkuasa mungkin akan ikut campur.

Militer telah mendominasi negara bersenjata nuklir ini baik secara langsung maupun tidak langsung sejak merdeka 76 tahun lalu.

Meskipun dalam beberapa tahun militer menegaskan bahwa mereka tidak ikut campur dalam politik.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya