Berita

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi di Tasikmalaya saat deklarasi pemilu damai/RMOLJabar

Politik

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi di Tasikmalaya Serukan Pemilu Aman dan Damai

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 06:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Tasikmalaya menyerukan pemilu aman dan damai. Dalam pernyataan sikapnya, Rabu (7/2),  sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi di Indonesia.

Deklarasi Pemilu 2024 aman dan damai tersebut dihadiri sejumlah perwakilan perguruan tinggi seperti STHG, Uncip, Unper, Universitas BTH, INU, Umtas, STIE Latifah, STIA YPPT, dan STIE Suryalaya Tasikmalaya.

Deklarasi yang digelar di Hotel Santika tersebut berisi 5 poin. Yaitu mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Kemudian, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.


Lalu, bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024. Selanjutnya, warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan tidak golput. Dan harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang.

Terakhir, kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya, kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai.

Direktur Pascasarjana STHG Kota Tasikmalaya, Nana Sugiana mengatakan, jajaran rektor di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sepakat mendorong Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

"Kita sebagai kekuatan moral untuk memberikan suatu gambaran kepada masyarakat jangan sampai dengan adanya pemilu ini persatuan dan kesatuan terganggu dan terpecah belah," kata Nana Sugiana, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (7/2).

Nana juga menegaskan, kampus bukanlah tempat pemecah belah bangsa.

"Jadi kita ini berangkat dari kekhawatiran terhadap situasi saat ini. Ada kekhawatiran kondisi di mana suatu gesekan bisa terjadi di masyarakat," ucap dia.

Lebih lanjut Nana menuturkan, hal tersebut memang suatu konsekuensi sebagai negara demokrasi, bahwa yang namanya pemilu sebagai amanat konstitusi harus dilaksanakan dalam waktu 5 tahun sekali.

"Ini merupakan kewajiban konstitusional, maka sudah barang tentu jangan sampai amanat itu berdampak pada persatuan kita," tutup Nana.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya