Berita

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta/Net

Politik

Semangat Kesetaraan Gender Terancam jika BUMN Berubah jadi Koperasi

SELASA, 06 FEBRUARI 2024 | 20:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana mengubah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi koperasi dinilai sebagai langkah mundur bagi tata kelola perusahaan milik negara.

Ketua Srikandi BUMN, Tina Kemala Intan mengatakan, BUMN di bawah komando Menteri Erick Thohir telah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif melalui program Employee Well-Being Concern.

Hal ini memberikan landasan kuat bagi perusahaan dan organisasi BUMN dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan.
   

   
"Kalau status BUMN diubah menjadi koperasi, kami tidak yakin para perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan apa yang telah dilakukan di BUMN saat ini," kata Tina dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2).

Wacana tersebut juga dinilai akan mengecewakan kaum perempuan yang selama ini telah mendapatkan kepercayaan untuk mengemban sejumlah posisi strategis di BUMN.

Tina mengingatkan, keberhasilan transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir tak hanya berdampak signifikan pada aspek kinerja perusahaan, melainkan implementasi nilai-nilai sosial dan kesetaraan gender di lingkungan BUMN.

Keberpihakan BUMN terhadap perempuan bahkan telah terimplementasi melalui berbagai program strategis, termasuk masuk ke dalam cetak biru 2024-2034.

Komitmen yang tertuang dalam cetak biru tersebut menekankan pentingnya peranan perempuan dalam mengatasi banyak persoalan di BUMN, mulai dari aspek operasional, kesehatan mental, fasilitas daycare, hingga financial support.

"Empat tahun terakhir di bawah kepemimpinan Erick Thohir, BUMN telah melakukan banyak terobosan konkret dalam memberikan kesempatan kepada perempuan. Kami tentu berharap program kepemimpinan perempuan yang sudah baik ini dapat terus terjadi dan semakin meningkat," tutup Tina.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya