Berita

Kepala Perwakilan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa /FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal (kiri) saat menjadi panelis dalam Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (5/2)/Ist

Dunia

Badan Pangan Dunia Apresiasi Program Kelautan dan Perikanan Indonesia

SELASA, 06 FEBRUARI 2024 | 15:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penerapan program ekonomi biru dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dinilai sudah tepat untuk kepentingan ekologi, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi negara di masa depan.

Kepala Perwakilan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa /FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal menyebut, program ekonomi biru dapat menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju di masa depan.

Meski pelaksanaannya akan menghadapi banyak tantangan lantaran konsep ini masih tergolong baru di masyarakat. Kendati demikian, FAO diakuinya siap mendukung Indonesia di antaranya melalui program yang sudah berjalan yakni Indonesia Seas Large Marine Ecosystem (ISLME) dan IFish.


"Ada beberapa kolaborasi yang telah dilakukan dengan Indonesia di bidang perikanan tangkap dan budidaya darat. Beberapa good practice pun telah dilakukan dengan baik," ujar Rajendra saat menjadi panelis dalam Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (5/2).

Program ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan Indonesia tertuang dalam lima agenda besar. Program ini untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara bertanggung jawab sehingga keberlanjutan ekosistem di dalamnya tetap terjaga.

Lima program ekonomi biru yang digagas KKP mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan budidaya perikanan di darat, pesisir, dan laut secara berkelanjutan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.  

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID Food Dirgayuza Setiawan yang juga menjadi panelis IMFBF 2024, mengatakan pentingnya peran tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan dalam pembangunan hilirisasi sektor tersebut.   

Hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.

Pihaknya saat ini tengah mendorong hilirisasi dan digitalisasi pemasaran produk kelautan dan perikanan. Langkah KKP menetapkan lima komoditas utama produk kelautan dan perikanan (udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia), diakuinya juga menjadi kunci keberhasilan hilirisasi.

"Dalam upaya hilirisasi perlunya fokus pada pengembangan komoditas unggulan, dan itulah dilakukan baik di KKP maupun di ID Food. Jika di KKP dengan lima komoditas, di ID Food untuk delapan komoditas perikanan," ujar Dirgayuza.

Potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar disertai kepastian tata kelola yang berkelanjutan, juga dinilai menjadi daya tarik terdiri bagi investor untuk berinvestasi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya