Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net
Masifnya kritik dan keresahan sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, merespons munculnya pernyataan sikap sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta, diawali Universitas Gadjah Mada (UGM), 31 Januari lalu.
Saat itu UGM melalui civitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur, yang menyayangkan penyimpangan demokrasi oleh presiden. Langkah itu pun diikuti civitas akademika kampus-kampus lain.
Teranyar, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik) yang berisi para rektor sejumlah kampus. Mereka membuat pernyataan prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.
“Suara akademisi, utamanya perguruan tinggi negeri, jelas berimbas pada kepercayaan publik. Jokowi bisa saja kehilangan kepercayaan publik jika gerakan perguruan tinggi itu terus bergulir, dan bukan tidak mungkin melahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan, Selasa (6/2).
Gelombang protes diyakini muncul karena pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu, bahwa kepala negara atau pejabat negara boleh memihak di Pemilu 2024, asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Namun, kenyataannya, ada pembantu presiden tanpa cuti dan secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden saat kampanye.
“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet yang turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.
“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik, presiden itu pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, dia seharusnya mundur dari jabatan presiden jika ingin kampanyekan Gibran,” papar Dedi.
Lebih lanjut Dedi menyebut, gelombang kritik berbagai perguruan tinggi juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran, yang dinilai bagian dari pemerintahan Jokowi.
"Dari sisi politis, secara tidak langsung bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," katanya.
