Ketua KPU RI saat diwawancarai jurnalis/RMOL
Ketua KPU RI, Hasyim Asyari ogah mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, terkait pelanggaran etik 7 pimpinan KPU RI dalam perkara pencalonan Gibran Rakabuminig Raka.
"Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP," kata Hasyim kepada wartawan, Selasa (6/2).
Sebagaimana diberitakan, Hasyim bersama Yulianto Sudrajad, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Parsadaan Harahap, dan Mochammad Afifuddin, terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.
Mereka dinyatakan terbukti melanggar prosedur karena menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, November 2023.
Majelis Sidang Pemeriksa DKPP RI mempertimbangkan dalil pengadu, yang menyatakan pendaftaran Gibran tidak sesuai ketentuan jadwal dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur Peraturan KPU (PKPU) 19/2023.
Hasyim selaku Ketua KPU RI menerbitkan Berita Acara (BA) Penerimaan Pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 27 November 2023. Padahal pasangan itu mendaftar pada 25 November 2023, dan harusnya seketika itu diterbitkan berita acara.
Selain persoalan jadwal, Hasyim bersama 6 anggota KPU RI lainnya bersama-sama tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum 40 tahun bagi bakal Capres-Cawapres saat mendaftar, sebagaimana diatur PKPU 19/2023.
Meskipun saat Gibran mendaftar telah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 90/PUU-XXI/2023, yang membolehkan pejabat yang dipilih di Pemilu atau Pilkada mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden, walaupun belum berumur 40 tahun.
Tetapi KPU RI belum merevisi PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut putusan MK, sampai saat Gibran mendaftar sebagai bakal Cawapres pada 25 November 2023.
Hasyim enggan menjelaskan terkait fakta-fakta yang muncul pada persidangan, hingga akhirnya dia bersama 6 anggota KPU RI lain dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP.
"Saat dipanggil sidang, kami hadir dan memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim.
Dia juga menganggap putusan DKPP RI terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dirinya sebagai penyelenggara Pemilu tidak bisa diganggu gugat.
"Itu kewenangan penuh majelis DKPP untuk memutuskan," katanya.
