Berita

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menghadiri acara Indonesia Marine and Fisheries Forum 2024/Net

Bisnis

KKP Promosikan Potensi Investasi Ekonomi Biru di Forum Bisnis Internasional

SELASA, 06 FEBRUARI 2024 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mendorong  geliat investasi biru di sektor kelautan dan perikanan.

Salah satunya dengan menyelenggarakan Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024 yang mempertemukan berbagai entitas yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Pemerintah mengundang negara-negara sahabat dalam forum bisnis ini.


"Ini saya kira ini bisnis forum pertama kali yang levelnya internasional, kita undang negara-negara sahabat karena kita harus menjadi bagian dari global supply chain," ujar Trenggono, dalam keterangannya yang dikutip Senin (5/2).

Peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan diakuinya sangat besar yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya kian meningkatnya kebutuhan pangan global termasuk kebutuhan protein, seiring terus bertambahnya populasi manusia.

Trenggono juga mengingatkan, kesadaran masyarakat akan manfaat makanan laut terus berkembang sehingga permintaan ikan secara global pun meningkat.

Menurutnya, proyeksi dari Global Seafood Market, pasar seafood global akan tumbuh dengan laju tahunan hingga 8,92 persen.

Berdasarkan data triwulan III tahun 2023, investasi sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp9,56 Triliun, terdiri dari PMDN Rp5,32 Triliun, PMA Rp1,4 Triliun, dan Kredit Investasi Rp2,84 Triliun. Pengolahan Ikan menempati urutan pertama investasi sebesar Rp3,65 Triliun, selanjutnya budidaya perikanan sebesar Rp2,6 Triliun, pemasaran Rp1,95 Triliun, penangkapan ikan Rp1,18 Triliun, dan jasa perikanan Rp186,51 Miliar.

Tingginya permintaan hasil perikanan di pasar global tentunya disambut positif oleh pemerintah, yang ditunjukkan dengan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas, dan sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja.

Program ekonomi biru mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik.

"Program ekonomi biru ini, salah satunya KKP mendorong sektor perikanan budidaya menjadi prime mover untuk penyediaan kebutuhan ikan konsumsi yang berkualitas. Ada lima komoditas yang kami dorong yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster, dan tilapia. Kami membangun modeling-modeling sebagai percontohan, dan ini bisa diduplikasi oleh pelaku usaha untuk pengembangannya," ujar Trenggono.

Peningkatan geliat investasi biru di sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi dalam pencapaian target indeks ketahanan pangan nasional menjadi 70 pada tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi indeks ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan keamanan pangan.

"Dalam forum ini kita undang investor-investor, harapannya sebetulnya kita memberi pandangan kepada investor dalam negeri, dan di sisi lain kita membangun koneksi dengan negara-negara sahabat melalui duta besar tadi, untuk ujungnya kita bisa setara karena produk kita sangat dibutuhkan oleh mereka," tutup Trenggono.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya