Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Politisi Demokrat: PDIP Munafik!

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 22:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mempersoalkan sikap PDIP terhadap capres nomor 2 Prabowo Subianto. Rachland menyebut banteng hipokrit alias munafik.

"Hipokrit! Adalah PDIP yang pada Pemilu 2009 menarik Prabowo jadi Cawapres Mega. Koalisi dinamai "Mega-Pro". Dan mereka menghadapi pengeritik dengan tangan besi: siapa berani mengutak-atik kehadiran Prabowo dalam koalisi ini diancam akan diadukan ke polisi,"  kata Rachland dikutip redaksi di akun X miliknya, Senin (5/2).

Usai Pilpres 2019, sebut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat itu, Jokowi yang merupakan kader PDIP menarik masuk Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Presiden Jokowi ini diamini atau minimal tidak pernah ditolak PDIP.


"Lha kok sekarang PDIP menyerang Prabowo? Simpel: karena Jokowi memalingkan muka dari PDIP dan tak mendukung Ganjar -bukan karena peduli pada nasib perlindungan hak-hak asasi manusia. Coba saja uji: nanti bila Ganjar kalah, dia akan ikut acara Kamisan di depan Istana?" tulis Rachland.

Terlebih, tambah dia, PDIP tak bisa mengklaim jejak jasa dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sampai hari ini rakyat Aceh tidak melupakan Megawati yang memerintahkan darurat militer di Serambi Mekkah tahun 2003.

"Padahal, sebagai Presiden yang dinobatkan pada masa reformasi, harusnya dia memeluk nilai berbeda dari Soeharto. Jangan juga dilupakan: Munir dan Theys Eluai dibunuh pada masa Mega masih berkuasa," kata Rachland.

Co-founder Imparsial, PBHI dan SETARA Institute itu mengatakan penting saat ini adalah mendengarkan teriakan para korban past human right abuses, bukan mendengarkan suara kepalsuan PDIP.

"Jangan biarkan PDIP mencuri keuntungan politik dari tabir kepalsuan seolah mereka adalah pahlawan kemanusiaan," tukasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya