Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Politisi Demokrat: PDIP Munafik!

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 22:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mempersoalkan sikap PDIP terhadap capres nomor 2 Prabowo Subianto. Rachland menyebut banteng hipokrit alias munafik.

"Hipokrit! Adalah PDIP yang pada Pemilu 2009 menarik Prabowo jadi Cawapres Mega. Koalisi dinamai "Mega-Pro". Dan mereka menghadapi pengeritik dengan tangan besi: siapa berani mengutak-atik kehadiran Prabowo dalam koalisi ini diancam akan diadukan ke polisi,"  kata Rachland dikutip redaksi di akun X miliknya, Senin (5/2).

Usai Pilpres 2019, sebut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat itu, Jokowi yang merupakan kader PDIP menarik masuk Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Presiden Jokowi ini diamini atau minimal tidak pernah ditolak PDIP.


"Lha kok sekarang PDIP menyerang Prabowo? Simpel: karena Jokowi memalingkan muka dari PDIP dan tak mendukung Ganjar -bukan karena peduli pada nasib perlindungan hak-hak asasi manusia. Coba saja uji: nanti bila Ganjar kalah, dia akan ikut acara Kamisan di depan Istana?" tulis Rachland.

Terlebih, tambah dia, PDIP tak bisa mengklaim jejak jasa dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sampai hari ini rakyat Aceh tidak melupakan Megawati yang memerintahkan darurat militer di Serambi Mekkah tahun 2003.

"Padahal, sebagai Presiden yang dinobatkan pada masa reformasi, harusnya dia memeluk nilai berbeda dari Soeharto. Jangan juga dilupakan: Munir dan Theys Eluai dibunuh pada masa Mega masih berkuasa," kata Rachland.

Co-founder Imparsial, PBHI dan SETARA Institute itu mengatakan penting saat ini adalah mendengarkan teriakan para korban past human right abuses, bukan mendengarkan suara kepalsuan PDIP.

"Jangan biarkan PDIP mencuri keuntungan politik dari tabir kepalsuan seolah mereka adalah pahlawan kemanusiaan," tukasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya