Khawatir Muncul Fenomena Terlambat Kawin, Tito Minta RUU Desa Segera Disahkan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa diminta untuk segera dibahas oleh pemerintah lantaran melihat adanya urgensi besar agar desa tidak menjadi seperti di Jepang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan spirit dan filosofi yang pemerintah ingin kedepankan agar Indonesia tidak seperti di Jepang dan Korea, di mana terjadi urbanisasi besar-besaran.

“Di beberapa negara lain, seperti di Jepang dan di Korea, di mana 93 persen penduduk di Jepang itu tinggal di kota, kenapa? Karena pembangunan berorientasi kepada perkotaan,” kata Mendagri Tito Karnavian ketika rapat dengan Badan Legislatif DPR RI soal RUU Desa di komplek Parlemen, Senayan, Senin sore (5/2).

Tito menerangkan banyak masyarakat desa di Jepang dan Korea, pindah ke kota, karena tidak memiliki masa depan cerah di desa. Kemudian, para masyarakat desa yang sudah menjadi masyarakat urban harus memenuhi kebutuhan dengan standar desa yang begitu besar.

“Anak-anak muda terperangkap dalam jebakan iklim yang sangat kompetitif, dan kemudian mereka harus bertarung berjuang untuk membiayai living cost, kehidupan yang mahal dan kemudian cost mereka pada pendidikan kompetitif,” jelasnya.

“Dan akhirnya terjadi adalah terlambat kawin,” sambungnya.

Pihaknya menambahkan, masyarakat Korea dan Jepang tidak mau memiliki keturunan yang banyak karena beban hidup yang besar, sehingga terjadi kemerosotan dalam kependudukan.

“Terlambat kawin menikah pun mungkin punya anak 1 atau 2, karena biaya hidup yang semakin tinggi, satu riset bahkan pernah kami baca itu 15 persen masyarakat Jepang yang usia 30 tahun ke atas, jangankan pernah kawin, (dia) belum pernah mengalami seksual experience itu fakta,” ungkap dia.

“Cuman enggak ketahuan sama Dirjen Pemdes saja kalau ketahuan sama Dirjen Pemdes saya, dia berangkat ke Jepang terus,” tutup Tito disambut tawa para anggota Dewan yang ikut rapat baleg.