Kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka/Net
Gerakan moral yang disuarakan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi merupakan sinyal untuk rezim Presiden Joko Widodo menyetop pelanggaran etika dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/2).
"Beberapa episode pelanggaran tersebut secara kasat mata diperlihatkan oleh elite pemerintahan dengan tanpa rasa malu seperti upaya personifikasi bantuan sosial yang seakan berasal dari pasangan salah satu paslon," kata Andi.
Bahkan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan juga sempat berujar bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) merupakan pemberian Presiden Jokowi.
Terkait upaya penyalahgunaan kekuasaan, analis politik Universitas Nasional itu membeberkan, aparatur negara diduga kuat dimanfaatkan menjadi garda pemenangan salah satu paslon.
"Saran saya sebaiknya Jokowi mengambil sikap dan memilih salah satu dari dua opsi pilihan, yakni kembali ke istana dan menjadi pengayom bangsa sebagai kepala negara atau mengundurkan diri dan fokus untuk pemenangan anaknya dalam Pilpres 2024," tegas Andi.
"Tindakan tersebut adalah jauh lebih terhormat, ketimbang cara yang dilakukan seperti saat ini," pungkas Andi.
Sebelumnya, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Para guru besar itu menyoroti pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.
Lalu menyinggung soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.
Langkah civitas akademika UGM itu pun segera melahirkan keberanian Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), yang juga mengaku kecewa atas intervensi penguasa terhadap aparatur negara.
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.
Bahkan pada hari ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat turut bersuara terkait kondisi kekinian kebangsaan dan bernegara.
