Berita

Civitas Akademika UGM menjadi salah satu dari banyak civitas akademika lain yang mengkritik aksi Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menggerus demokrasi/Net

Politik

GMNI: Istana Harus Refleksi, Bukan Menuduh Civitas Akademika

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Di tengah derasnya kritik sejumlah civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral.

Menurut Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, tidak selayaknya pihak Istana menuduh sikap para gurubesar dan civitas akademika sebagai bagian dari orkestrasi elektoral. Justru Istana mesti refleksi diri karena apa yang disampaikan oleh para civitas akademika berangkat dari keresahan yang nyata atas maraknya penyimpangan dan tindakan intimidasi yang bisa merusak demokrasi.

“Saya kira para civitas akademika ini kelasnya bukan seperti buzzer dan influencer, mereka bicara atas dasar nurani dan panggilan moralnya sebagai pendidik. Seharusnya dijadikan pelajaran untuk refleksi dan koreksi, bukan menuduh yang tidak-tidak,” tegas Arjuna, melalui keterangannya kepada redaksi, Minggu (4/2).


Arjuna menilai apa yang dilakukan oleh para civitas akademika merupakan bagian dari gerakan moral. Kita tidak perlu latah elektoral walaupun di masa pemilu. Tidak bisa semua peristiwa dimaknai dalam kerangka elektoral. Dan apa yang dilakukan para civitas akademika adalah bagian dari kontrol sosial ketika pemerintah dianggap sudah menyimpang.

“Jangan sedikit-sedikit dipandang dalam kerangka elektoral. Kalau kita lihat, sikap civitas akademika adalah gerakan moral, bagian dari kontrol sosial. Sebagai upaya mengembalikan jalannya pemerintahan ke rel yang benar dan beradab,” tuturnya.

Arjuna pun menilai, justru istana yang seringkali cawe-cawe dan mengorkestrasi kepentingan elektoral. Terlihat dari Presiden Jokowi yang hanya kerap memamerkan tontonan berdua dengan Prabowo Subianto yang notabene adalah salah satu capres. Bahkan sejumlah pejabat melakukan politisasi bansos hingga perlakuan tidak adil lainnya terhadap partai-partai yang tidak mendukung anak presiden. Di sini Istana melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kampanye terselubung.

“Bukannya yang kerap memainkan orkestrasi elektoral itu Presiden dan sejumlah menteri ya? Mulai dari makan bakso hingga pembagian bansos yang menggila dan perlakuan diskriminatif terhadap partai yang tak mendukung anak Presiden. Jadi jangan asal ngomong,” kritik Arjuna.

Arjuna melihat saat ini negara mengalami kemerosotan wibawa, kehormatan, dan pamornya akibat terlihat sangat jelas mengerahkan seluruh sumber daya untuk memenangkan salah satu paslon.

Prinsip netralitas dan etika berpolitik diterabas, ada potensi abuse of power. Dan ketika penyelenggara negara mengabaikan prinsip netralitas dan etika politik maka berpotensi menciptakan gejolak sosial, mengakibatkan semakin semrawut dan morat-maritnya keadaan rakyat.

“Negara sudah kehilangan wibawa, kehilangan pamor. Karena penyelenggara negara kini bersifat partisan. Tidak bisa menjadi pengayom bagi seluruh rakyatnya. Mereka sendiri yang mempertontonkan watak partisan kok gurubesar dan civitas akademika yang dituduh partisan?” tutup Arjuna.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya