Berita

Co-Kapten Timnas Amin Sudirman Said/RMOL

Politik

Gelombang Kritik Civitas Akademika Berpotensi Kerek Suara Amin

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 14:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gelombang kritik yang disampaikan sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi terhadap situasi demokrasi hari ini, diyakini berpengaruh terhadap penambahan suara untuk pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

Keyakinan ini disampaikan Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Sudirman Said. Dia menduga gelombang ekspresi kritis dari kampus ini kemungkinan sudah tersimpan bertahun-tahun.

"Jika muncul banyak ketidakpuasan dan sikap kritis terhadap bandul 02 (Prabowo-Gibran), maka otomatis mereka akan masuk ke bandul 01 (Anies-Muhaimin). Kalau tidak mau status quo, maka akan pindah ke perubahan," kata Sudirman lewat keterangan resminya, Minggu (4/2).


Sudirman menyoroti situasi yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu sikap kritis dari berbagai kampus, seperti UGM, UII, UI, UIN dan civitas akademika dari universitas lainnya.

"Kita bersyukur yang mulai duluan UGM. Karena Pak Jokowi dan dua capres dari sana (UGM), maka akan diikuti kampus-kampus lain," tukas mantan Menteri ESDM ini.

Sebelumnya, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Para guru besar itu menyoroti pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.

Lalu menyinggung soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.

Langkah Civitas Akademika UGM itu pun segera melahirkan keberanian Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), yang juga mengaku kecewa atas intervensi penguasa terhadap aparatur negara.

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya