Berita

Co-Kapten Timnas Amin Sudirman Said/RMOL

Politik

Gelombang Kritik Civitas Akademika Berpotensi Kerek Suara Amin

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 14:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gelombang kritik yang disampaikan sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi terhadap situasi demokrasi hari ini, diyakini berpengaruh terhadap penambahan suara untuk pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

Keyakinan ini disampaikan Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Sudirman Said. Dia menduga gelombang ekspresi kritis dari kampus ini kemungkinan sudah tersimpan bertahun-tahun.

"Jika muncul banyak ketidakpuasan dan sikap kritis terhadap bandul 02 (Prabowo-Gibran), maka otomatis mereka akan masuk ke bandul 01 (Anies-Muhaimin). Kalau tidak mau status quo, maka akan pindah ke perubahan," kata Sudirman lewat keterangan resminya, Minggu (4/2).


Sudirman menyoroti situasi yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu sikap kritis dari berbagai kampus, seperti UGM, UII, UI, UIN dan civitas akademika dari universitas lainnya.

"Kita bersyukur yang mulai duluan UGM. Karena Pak Jokowi dan dua capres dari sana (UGM), maka akan diikuti kampus-kampus lain," tukas mantan Menteri ESDM ini.

Sebelumnya, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Para guru besar itu menyoroti pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.

Lalu menyinggung soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.

Langkah Civitas Akademika UGM itu pun segera melahirkan keberanian Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), yang juga mengaku kecewa atas intervensi penguasa terhadap aparatur negara.

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya