Berita

Penertiban alat peraga kampanye (APK) tidak layak di Jakarta/Ist

Nusantara

Banyak Alat Peraga Kampanye Ancam Keselamatan Pengendara

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 10:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang sudah tidak layak. Karena banyak ditemukan pemasangan APK yang tidak layak berdampak ancaman keselamatan terhadap pengendara bermotor maupun pejalan kaki.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul meminta aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta segera mencopot APK yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di antaranya berada pada pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) dan maupun pohon.

“Baliho-baliho di jalan utama banyak yang patah, banyak mengganggu pengendara motor utamanya. Harusnya segera ditertibkan oleh satpol PP APK yang rusak-rusak dan sudah tidak layak pajang,” kata Thopaz dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Minggu (4/2).


Thopaz menjelaskan, penertiban APK tersebut tidak bermaksud melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun sebaiknya APK yang sudah tidak layak segera ditertibkan demi menjaga kebersihan dan keselamatan pengendara.

“Ketika APK itu sudah rusak dan kita tertibkan untuk kebersihan dan keselamatan itu kan tidak tergolong yang dilarang di undang1undang tadi. Jadi segera ditertibkan yang sudah rusak dan tidak layak pajang,” kata Thopaz.

Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta telah melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau ruas jalan sekolah serta perguruan tinggi.

Larangan juga berlaku di gedung dan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta, jalan protokol, sarana dan prasarana publik, seperti taman dan pepohonan.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Trenggono Dipuji, Ekspor Naik hingga Ekonomi Pesisir Menggeliat

Sabtu, 14 November 2026 | 20:22

KSSK Perkuat Koordinasi dan Sinergi Kebijakan untuk Menjaga Fundamental Ekonomi

Sabtu, 14 November 2026 | 20:10

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Presiden Prabowo: Kebesaran Muhammadiyah Terletak pada Pengabdian Nyata

Sabtu, 14 November 2026 | 19:53

Pemerintah Kucurkan Lagi Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

Sabtu, 14 November 2026 | 19:43

OSO: Wapres Baru Harus Bikin Prabowo Tenang

Sabtu, 14 November 2026 | 19:24

Pengunduran Diri Gibran Tak Tutup Peluang Proses Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 19:19

NPL BRI Terus Membaik Seiring Penguatan Pengelolaan Risiko

Sabtu, 14 November 2026 | 18:36

Puji Jenderal Suyudi, Presiden Prabowo: Kapolri yang Melegakan

Sabtu, 14 November 2026 | 18:30

YYADU! Edukasi Siswa Bandung Pilah Sampah Sejak Dini

Sabtu, 14 November 2026 | 18:18

Selengkapnya