Kabinet Indonesia Maju/Net
Presiden Joko Widodo dan kawan-kawannya disarankan untuk tidak menantang dan melawan rakyat setelah adanya banyak civitas akademika yang menyampaikan petisi dan keprihatinan kepemimpinan Jokowi.
Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi banyaknya petisi yang disampaikan dari civitas akademika, mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), hingga Universitas Hasanuddin (Unhas).
"Kelima akademika kampus besar itu layangkan petisi dan keprihatinan atas penyimpangan pelaksanaan dan pengelolaan negara yang menyimpang dari moral, etika, melawan demokrasi dan memperkosa konsitusi," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/2).
Kelima akademika kampus besar Indonesia itu, kata Muslim, mengingatkan praktik pengelolaan kenegaraan yang jauh dari kenegarawan. Para civitas akademika berbagai kampus terkemuka menyuarakan situasi tekanan terhadap demokrasi, moral dan etika dan pelanggaran konsitusi yang di alami bangsa dan negara ini.
"Sangat ironi kalau setelah suara civitas akademik dilontarkan bukannya para penyelenggara negara merubah dan memperbaiki jalan pemerintahan, malah seolah menantang suara para civitas akademika itu," terang Muslim.
Sikap menantang itu, kata Muslim, dapat terlihat dari pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu ini.
"Belum lagi sejumlah menteri lainnya di kabinet seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri investasi Bahlil Lahadalia, terekam sedang gencar mendukung salah satu paslon," kata Muslim.
Apalagi, kata Muslim, Presiden Jokowi secara terus terang akan kampanye dan menyerukan pemihakan terhadap capres tertentu.
Tindakan Jokowi itu, kata Muslim, ibarat aransemen dan sedang menabuh genderang komando agar semua instrumen penguasa dari menteri Kabinet dan seluruh jajarannya ditambah dengan kepala-kepala daerah wajib mendukung paslon di mana putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo Subianto.
"Tindakan Presiden Jokowi itu melanggar konstitusi, merusak demokrasi dan menghidupkan politik dinasti dan nepotisme yang telah di kubur dalam-dalam sejak Reformasi 1998," kata Muslim.
Jika peringatan para civitas akademika dari lima kampus besar itu tidak diindahkan kata Muslim, bisa berakibat fatal. Bisa jadi, rezim Jokowi akan bernasib seperti Presiden Soeharto.
"Sekali lagi, Jokowi dan kawan-kawannya jangan menantang dan melawan rakyat. Tidak ada sejarah penguasa bertahan lama jika berhadapan dengan rakyat," pungkas Muslim.
