Berita

Talkshow "Program Makan Siang Gratis dan Implementasinya di Indonesia" di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2)/Ist

Politik

Program Makan Siang Gratis Bisa Turunkan Angka Stunting dan Tingkatkan Perekonomian

SABTU, 03 FEBRUARI 2024 | 20:29 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Program makan siang dan susu gratis untuk pelajar dan santri yang diyakini bakal membawa implikasi positif.

Tidak hanya dalam hal pemenuhan nutrisi bagi anak, program yang diusung Prabowo-Gibran ini diyakini mampu meningkatkan nilai ekonomi.

Begitu pandangan peneliti Indonesia Food Security Review (IFSR), Dian Yunita, dalam talkshow "Program Makan Siang Gratis dan Implementasinya di Indonesia" di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2).


"Berdasarkan kajian penerapan program makan siang gratis di sekolah di berbagai negara, ditemukan implikasi positif. Tidak hanya penguatan nutrisi tapi juga ada sisi sosial dan ekonomi yang turut terangkat," kata Dian.

Lanjut Dian, adopsi makan siang gratis di sekolah di Indonesia masih kurang dari 1 persen. Selain itu, penerapannya masih bersifat sukarela dan masih terbatas di sekolah-sekolah swasta dan pondok pesantren yang memang sudah menyediakan makan siang gratis bagi siswa.

Padahal, lanjutnya, program makan siang di sekolah semestinya menjadi investasi yang paling berharga yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

"So, why not kita tidak mulai mengimplementasikan program makan siang gratis di sekolah. Dan sebaiknya program ini diadopsi oleh siapapun pemimpin politik yang terpilih," kata Dian.

Masih kata Dian, banyak bukti empiris terkait program makan siang gratis yang harus diterapkan di Indonesia. Salah satunya mempersiapkan generasi sehat dan pintar saat tahun 2045.

Langkah ini tentu tidak mudah, sebab di saat bersamaan, fakta bahwa Indonesia masih mengalami stunting yang cukup tinggi.

Pada tahun 2023 data menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia berkisar 22 persen atau melampaui target nasional yakni 14 persen.

"Permasalahan gizi di Indonesia itu walaupun turun, tetapi belum mencapai target. Seperti stunting yang ditargetkan 14 persen, sekarang masih 20 persen," tuturnya.

"Jadi apapun programnya yang untuk bisa meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat itu sangat baik," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya